Sikap PBNU dalam Memilih Pemimpin
Sikap PBNU dalam Memilih Pemimpin
A
A
A
JAKARTA - Sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sangat jelas dalam memilih seorang pemimpin. Utamanya dari kalangan muslim. Sikap ini berlaku baik untuk pemilu nasional maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).
Sebaliknya, PBNU membolehkan memilih pemimpin dari kalangan nonmuslim dalam kondisi tertentu. Misalnya, tidak adalagi pemimpin dari kalangan muslim yang amanah.
"Yang menjadi kriteria pemimpin adalah yang muslim jujur dan adil. Kalau tidak ada maka dibolehkan memilih pemimpin nonmuslim asalkan memiliki sifat jujur dan adil," ujar Rais Aam PBNU Maruf Amin, Jakarta, Jumat (23/9/2016).
Menurutnya, sikap PBNU dalam memilih pemimpin ini mengacu hasil Muktamar 1999 di Lirboyo Kediri. Dia menegaskan, sikap ini berlaku juga untuk pilkada DKI Jakarta. (Baca: Susunan Pengurus PBNU 2015-2020)
Maka itu dirinya membantah jika PBNU sudah menyatakan dukungan kepada calon tertentu. "Tidak benar kalau ada yang bilang PBNU mendukung salah satu calon. Jadi jangan asal mengklaim didukung nahdliyin," tegasnya.
Sebaliknya, PBNU membolehkan memilih pemimpin dari kalangan nonmuslim dalam kondisi tertentu. Misalnya, tidak adalagi pemimpin dari kalangan muslim yang amanah.
"Yang menjadi kriteria pemimpin adalah yang muslim jujur dan adil. Kalau tidak ada maka dibolehkan memilih pemimpin nonmuslim asalkan memiliki sifat jujur dan adil," ujar Rais Aam PBNU Maruf Amin, Jakarta, Jumat (23/9/2016).
Menurutnya, sikap PBNU dalam memilih pemimpin ini mengacu hasil Muktamar 1999 di Lirboyo Kediri. Dia menegaskan, sikap ini berlaku juga untuk pilkada DKI Jakarta. (Baca: Susunan Pengurus PBNU 2015-2020)
Maka itu dirinya membantah jika PBNU sudah menyatakan dukungan kepada calon tertentu. "Tidak benar kalau ada yang bilang PBNU mendukung salah satu calon. Jadi jangan asal mengklaim didukung nahdliyin," tegasnya.
(kur)
Explore More