Surat Permohonan Rehabilitasi Nama Novanto Inisiatif Fraksi Golkar
Kamis, 15 September 2016 - 11:43 WIB
Surat Permohonan Rehabilitasi Nama Novanto Inisiatif Fraksi Golkar
A
A
A
JAKARTA - Surat permohonan kepada pemimpin DPR untuk merehabilitasi nama baik Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto adalah murni inisiatif anggota Fraksi Partai Golkar di DPR.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bidang Humas dan Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin menjelaskan bahwa surat itu dibuat para rekannya di Fraksi Partai Golkar DPR.
Adapun alasannya, kata dia, karena anggota Fraksi Partai Golkar merasa perlu ada rehabilitasi nama baik Setya Novanto setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya terkait uji materi terhadap Pasal 5 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Surat tersebut diinisiasi oleh teman-teman Fraksi Partai Golkar yang peduli kepada ketua umumnya," ujar Nurul Arifin saat dihubungi wartawan, Kamis (15/9/2016).
Dia melanjutkan, Setya Novanto sendiri tidak mengetahui langkah anggota Fraksi Partai Golkar itu. "Bahwa teman-teman bersyukur karena gugatan tentang pasal karet dikabulkan MK, dan harapannya jangan sampai ada korban lain yang dikriminalisasi berdasarkan pasal karet tersebut," tuturnya.
Karena, lanjut dia, secara hukum hanya lembaga penegak hukum yang berwenang dan dapat melakukan penyadapan. "Dan bukan pihak-pihak swasta atau perorangan, Bapak Setya Novanto sendiri bersyukur kepada Allah SWT karena gugatannya dikabulkan oleh MK, dengan harapan, jangan ada lagi kejadian serupa di masa yang akan datang," pungkasnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bidang Humas dan Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin menjelaskan bahwa surat itu dibuat para rekannya di Fraksi Partai Golkar DPR.
Adapun alasannya, kata dia, karena anggota Fraksi Partai Golkar merasa perlu ada rehabilitasi nama baik Setya Novanto setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya terkait uji materi terhadap Pasal 5 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Surat tersebut diinisiasi oleh teman-teman Fraksi Partai Golkar yang peduli kepada ketua umumnya," ujar Nurul Arifin saat dihubungi wartawan, Kamis (15/9/2016).
Dia melanjutkan, Setya Novanto sendiri tidak mengetahui langkah anggota Fraksi Partai Golkar itu. "Bahwa teman-teman bersyukur karena gugatan tentang pasal karet dikabulkan MK, dan harapannya jangan sampai ada korban lain yang dikriminalisasi berdasarkan pasal karet tersebut," tuturnya.
Karena, lanjut dia, secara hukum hanya lembaga penegak hukum yang berwenang dan dapat melakukan penyadapan. "Dan bukan pihak-pihak swasta atau perorangan, Bapak Setya Novanto sendiri bersyukur kepada Allah SWT karena gugatannya dikabulkan oleh MK, dengan harapan, jangan ada lagi kejadian serupa di masa yang akan datang," pungkasnya.
(kri)
