Jokowi Diminta Hentikan Pejabat Berwatak Rente

JAKARTA - Keputusan pemerintah yang melanjutkan pembangunan reklamasi ‎Pulau G menuai kecaman publik. Pasalnya, keputusan itu dianggap mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memutuskan untuk menghentikan reklamasi.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah‎, Dahnil Anzar Simanjutak menilai, langkah pemerintah yang melanjutkan reklamasi itu menunjukkan watak kekuasaan yang merawat nalar rente, yang mencampakkan nilai kemanusiaan, keadaban dan hukum‎.

"Pembangunan ekonomi sekadar dimaknai tentang memperoleh uang dan melindungi investor besar, mencampakkan mereka yang miskin dan tidak berdaya," tutur Dahnil dalam siaran pers kepada wartawan, Rabu (14/9/2016).

Menurut Dahnil, keputusan pemerintah yang diwakili Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dinilai telah melanggar hukum. Apalagi nyata-nyata reklamasi Pulau G itu sudah dihentikan Menteri Kemaritiman sebelumnya.

"Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghentikan watak rente seperti ini, yang mengabaikan kemanusiaan, keadaban dan hukum. Bila tidak rakyat pasti akan sangat marah," pungkasnya.