Dukung Rencana Restrukturisasi, DPR Ingin BPOM Sekuat BNN
Sabtu, 10 September 2016 - 16:23 WIB
Dukung Rencana Restrukturisasi, DPR Ingin BPOM Sekuat BNN
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengaku pihaknya menunggu rencana restrukturisasi yang akan dilakukan pemerintah terhadap Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Menurutnya, jika pemerintah menghendaki adanya Deputi Penindakan, maka bidang tersebut harusnya diberikan kepada unsur kepolisian, bukan pejabat karir.
"Kita ingin BPOM sekuat BNN (Badan Narkotika Nasional). Karena ketika kita bicara narkoba itu turunan obat, turunan kimianya sama," ujar Dede dalam diskusi Polemik SindoTrijayaFM, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/9/2016).
Dede berpandangan, jika pelaku obat palsu sudah pandai meracik obat, maka juga bisa membuat narkoba. Maka itu dibutuhkan nyali besar untuk menghadapi 'perdagangan gelap' obat-obatan terlarang seperti yang dihadapi BNN.
"Di Indonesia kenapa obat banyak dipalsukan, karena 96% bahan obat impor, kemudian tidak ada industri impor murah. Itu datang dari India dan China," ungkapnya.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini berharap restrukturisasi BPOM segera dilakukan. Selain itu, dia juga berharap kewenangan dan anggaran BPOM bisa ditingkatkan untuk menunjang proses penindakan.
"Umumnya pengedar obat palsu pasti punya beking, tidak mungkin kalau tidak bisa bertahan bertahun-tahun," pungkasnya.
Menurutnya, jika pemerintah menghendaki adanya Deputi Penindakan, maka bidang tersebut harusnya diberikan kepada unsur kepolisian, bukan pejabat karir.
"Kita ingin BPOM sekuat BNN (Badan Narkotika Nasional). Karena ketika kita bicara narkoba itu turunan obat, turunan kimianya sama," ujar Dede dalam diskusi Polemik SindoTrijayaFM, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/9/2016).
Dede berpandangan, jika pelaku obat palsu sudah pandai meracik obat, maka juga bisa membuat narkoba. Maka itu dibutuhkan nyali besar untuk menghadapi 'perdagangan gelap' obat-obatan terlarang seperti yang dihadapi BNN.
"Di Indonesia kenapa obat banyak dipalsukan, karena 96% bahan obat impor, kemudian tidak ada industri impor murah. Itu datang dari India dan China," ungkapnya.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini berharap restrukturisasi BPOM segera dilakukan. Selain itu, dia juga berharap kewenangan dan anggaran BPOM bisa ditingkatkan untuk menunjang proses penindakan.
"Umumnya pengedar obat palsu pasti punya beking, tidak mungkin kalau tidak bisa bertahan bertahun-tahun," pungkasnya.
(kri)
