Prof Salim: Jokowi Tunjuk BG karena Percaya Kemampuannya
Sabtu, 03 September 2016 - 15:53 WIB
Prof Salim: Jokowi Tunjuk BG karena Percaya Kemampuannya
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) Prof Salim Said mengatakan penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan atau akrab disapa BG menjadi calon tunggal kepala Badan Intelijen Negara (BIN) karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) percaya kemampuannya.
Menurut Salim, bukan hal yang umum seorang presiden menunjuk seseorang yang pantas dianggap memimpin organisasi 'mata-mata' negara ini. Sebab, hal ini kerap dilakukan Presiden Amerika Serikat sebelum Ronald Reagan.
"Presiden sebelum Reagan atau angkat Bapaknya Bush itu tadinya kepala perwakilan AS di Beijing sebelum hubungan diplomatik dibuka. Pulang, diangkat oleh presiden menjadi kepala CIA," ujar Salim saat diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9/2016).
Salim mengaku sependapat dengan pandangan anggota DPR Meutya Hafid yang menilai pencalonan Kepala BIN cukup mendapat pertimbangan Parlemen.
Meski begitu, pertimbangan itu harus dimaknai bahwa kewenangannya ada di tangan presiden. Menurutnya, penunjukan kepala BIN tak sama seperti penunjukan duta besar.
"Jadi kalau terminologi pertimbangan, secara teoritis DPR beri pertimbangan jangan. Tapi itu tergantung presiden," tandasnya.
Menurut Salim, bukan hal yang umum seorang presiden menunjuk seseorang yang pantas dianggap memimpin organisasi 'mata-mata' negara ini. Sebab, hal ini kerap dilakukan Presiden Amerika Serikat sebelum Ronald Reagan.
"Presiden sebelum Reagan atau angkat Bapaknya Bush itu tadinya kepala perwakilan AS di Beijing sebelum hubungan diplomatik dibuka. Pulang, diangkat oleh presiden menjadi kepala CIA," ujar Salim saat diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9/2016).
Salim mengaku sependapat dengan pandangan anggota DPR Meutya Hafid yang menilai pencalonan Kepala BIN cukup mendapat pertimbangan Parlemen.
Meski begitu, pertimbangan itu harus dimaknai bahwa kewenangannya ada di tangan presiden. Menurutnya, penunjukan kepala BIN tak sama seperti penunjukan duta besar.
"Jadi kalau terminologi pertimbangan, secara teoritis DPR beri pertimbangan jangan. Tapi itu tergantung presiden," tandasnya.
(kri)
