Kasus Tarsinah, Pemda Seharusnya Aktif Sejak Pemberangkatan TKI
Minggu, 21 Agustus 2016 - 15:01 WIB
Kasus Tarsinah, Pemda Seharusnya Aktif Sejak Pemberangkatan TKI
A
A
A
JAKARTA - Keberhasilan KBRI Baghdad memulangkan Tarsinah, TKW asal Indramayu yang terjebak bekerja di wilayah konflik bersenjata di Irak, dinilai bisa dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
Maka itu, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah KBRI Baghdad dalam memulangkan Tarsinah ke Indonesia.
"Saya yakin, masih banyak kasus serupa terjadi di negara-negara lain. Hanya mungkin belum terungkap atau belum diketahui oleh publik," ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/8/2016).
Dia berharap pemerintah daerah (pemda) berpartisipasi aktif sejak dari awal pemberangkatan dalam upaya perbaikan terhadap regulasi. Dia menambahkan, pemda bisa langsung berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk agen yang memberangkatkan, BNP2TKI, dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
"Selama ini, yang memberangkatkan mereka kan pihak penyalur. Jika ada masalah, barulah kemudian pemda mengetahuinya," ucapnya.
Menurutnya, pemda adalah ujung tombak dalam upaya perlindungan terhadap warga negara. Lanjutnya, pemda juga harus berpartisipasi dalam menosialisasikan kebijakan pemerintah.
Sementara mentangkut pengiriman TKI, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan, seharusnya pemda ikut aktif mensosialisasikan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri.
Pemda juga bisa memantau setiap perusahaan pengerah jasa tenaga kerja. Jika ada yang melanggar, Pemda harus memanggil dan memberikan peringatan, bahkan mengambil tindakan tegas. (Baca:
"Pengiriman TKI ini sangat rawan. Ada banyak pihak yang mencoba mengambil keuntungan. Bahkan tidak jarang, pengiriman TKI dijadikan sebagai sarana human trafficking. Oleh sebab itu, sekali lagi, pemda tidak bisa lepas tangan," tandasnya.
Maka itu, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah KBRI Baghdad dalam memulangkan Tarsinah ke Indonesia.
"Saya yakin, masih banyak kasus serupa terjadi di negara-negara lain. Hanya mungkin belum terungkap atau belum diketahui oleh publik," ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/8/2016).
Dia berharap pemerintah daerah (pemda) berpartisipasi aktif sejak dari awal pemberangkatan dalam upaya perbaikan terhadap regulasi. Dia menambahkan, pemda bisa langsung berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk agen yang memberangkatkan, BNP2TKI, dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
"Selama ini, yang memberangkatkan mereka kan pihak penyalur. Jika ada masalah, barulah kemudian pemda mengetahuinya," ucapnya.
Menurutnya, pemda adalah ujung tombak dalam upaya perlindungan terhadap warga negara. Lanjutnya, pemda juga harus berpartisipasi dalam menosialisasikan kebijakan pemerintah.
Sementara mentangkut pengiriman TKI, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan, seharusnya pemda ikut aktif mensosialisasikan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri.
Pemda juga bisa memantau setiap perusahaan pengerah jasa tenaga kerja. Jika ada yang melanggar, Pemda harus memanggil dan memberikan peringatan, bahkan mengambil tindakan tegas. (Baca:
"Pengiriman TKI ini sangat rawan. Ada banyak pihak yang mencoba mengambil keuntungan. Bahkan tidak jarang, pengiriman TKI dijadikan sebagai sarana human trafficking. Oleh sebab itu, sekali lagi, pemda tidak bisa lepas tangan," tandasnya.
(kur)
