Jokowi Harus Evaluasi Kebijakan Arcandra di Kementerian ESDM
Selasa, 16 Agustus 2016 - 14:18 WIB
Jokowi Harus Evaluasi Kebijakan Arcandra di Kementerian ESDM
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengevaluasi kebijakan Arcandra Tahar selama 20 hari dirinya menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jokowi dan jajarannya juga diminta lebih berhati-hati dalam merekrut menterinya yang baru.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira berharap persoalan semacam Arcandra Tahar tidak terulang ke depannya. Namun dia mengapresiasi sikap Jokowi yang bertindak tegas langsung mencopot Arcandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri ESDM.
"Para staf presiden baik dari bidang intelijen, imigrasi, harus lebih cermat," ujar Hugo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/8/2016).
Dia mengingatkan, Kementerian ESDM merupakan salah satu lembaga menjadi rebutan banyak pihak. Alasannya, Kementerian ESDM mengelola aset berharga yang dimiliki Indonesia. (Baca: Persoalan Arcandra Harusnya Jadi Pelajaran Serius Bagi Jokowi)
"Siapapun yang menjabat nanti dia harus membawa aspirasi dan kepentingan bangsa bukan kepentingan dari luar. SDA yang kita miliki harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa," tandasnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira berharap persoalan semacam Arcandra Tahar tidak terulang ke depannya. Namun dia mengapresiasi sikap Jokowi yang bertindak tegas langsung mencopot Arcandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri ESDM.
"Para staf presiden baik dari bidang intelijen, imigrasi, harus lebih cermat," ujar Hugo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/8/2016).
Dia mengingatkan, Kementerian ESDM merupakan salah satu lembaga menjadi rebutan banyak pihak. Alasannya, Kementerian ESDM mengelola aset berharga yang dimiliki Indonesia. (Baca: Persoalan Arcandra Harusnya Jadi Pelajaran Serius Bagi Jokowi)
"Siapapun yang menjabat nanti dia harus membawa aspirasi dan kepentingan bangsa bukan kepentingan dari luar. SDA yang kita miliki harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa," tandasnya.
(kur)
