Politikus PDIP Ini Nilai Setneg Tak Teliti Terkait Status Arcandra
Politikus PDIP Ini Nilai Setneg Tak Teliti Terkait Status Arcandra
A
A
A
JAKARTA - Sekretariat Negara (Setneg) dinilai tidak teliti jika benar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar berkewarganegaraan ganda.
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai, pengecekan latar belakang seseorang yang bakal diangkat sebagai menteri perlu dilakukan.
"Setneg yang punya instrumen. Cek ke BIN (Badan Intelijen Negara), Deplu, Imigrasi," ujar Masinton saat dihubungi wartawan, Senin (15/8/2016).
Terlebih lanjut Masinton, Archandra mengakui sempat menggunakan paspor Amerika Serikat. Maka itu dia mengusulkan, agar pemerintah investigasi mengenai dugaan kewarganegaraan ganda Arcandra itu.
"Kedua, ini ada pihak-pihak yang mengusulkan kepada presiden yang membuat posisi sulit," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Karena itu, motif pihak yang mengusulkan nama Arcandra ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu diketahui. Dirinya menambahkan, Komisi III DPR akan menanyakan polemik itu ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang membawahi Ditjen Imigrasi.
"Kita akan tanyakan soal pendataan status WNI yang ada di luar negeri, nanti setiap rapat kerja dengan Menkumham akan kita tanyakan," ungkapnya.
Sebab lanjut dia, Undang-undang (UU) tentang Kewarganegaraan dan UU tentang Kementerian Negara dilanggar jika benar Archandra berkewarganegaraan ganda. "Ini karena ketidaktelitian yang mengusulkan dan sekretaris negara, ketidaktelitian dan ketidakcekatan," pungkasnya.
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai, pengecekan latar belakang seseorang yang bakal diangkat sebagai menteri perlu dilakukan.
"Setneg yang punya instrumen. Cek ke BIN (Badan Intelijen Negara), Deplu, Imigrasi," ujar Masinton saat dihubungi wartawan, Senin (15/8/2016).
Terlebih lanjut Masinton, Archandra mengakui sempat menggunakan paspor Amerika Serikat. Maka itu dia mengusulkan, agar pemerintah investigasi mengenai dugaan kewarganegaraan ganda Arcandra itu.
"Kedua, ini ada pihak-pihak yang mengusulkan kepada presiden yang membuat posisi sulit," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Karena itu, motif pihak yang mengusulkan nama Arcandra ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu diketahui. Dirinya menambahkan, Komisi III DPR akan menanyakan polemik itu ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang membawahi Ditjen Imigrasi.
"Kita akan tanyakan soal pendataan status WNI yang ada di luar negeri, nanti setiap rapat kerja dengan Menkumham akan kita tanyakan," ungkapnya.
Sebab lanjut dia, Undang-undang (UU) tentang Kewarganegaraan dan UU tentang Kementerian Negara dilanggar jika benar Archandra berkewarganegaraan ganda. "Ini karena ketidaktelitian yang mengusulkan dan sekretaris negara, ketidaktelitian dan ketidakcekatan," pungkasnya.
(maf)
Explore More