Menpan RB Diminta Fokus Perbaiki Data PNS
Jum'at, 12 Agustus 2016 - 13:31 WIB
Menpan RB Diminta Fokus Perbaiki Data PNS
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur diminta untuk fokus membenahi sistem pendataan pegawai negeri sipil (PNS).
Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengatakan akan meminta penjelasan kepada Menpan RB terkait upaya tersebut.
Tidak hanya itu, Arteria juga akan menanyakan kepada Asman tentang target pencapaian Kementerian PAN-RB. "Kita akan tanyakan kebijakan apa yang akan dilakukan Pak Menteri untuk delapan agenda reformasi birokrasi. Apa target capaian? Jadi lebih kepada target-target nya," kata Arteria saat dihubungi Sindonews, Jumat (12/8/2016).
Tidak hanya berfokus pada PNS saja, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengatakan identifikasi pencegahan PNS fiktif juga perlu diperhatikan.
"Tentunya PNS fiktif akan menjadi bagian yang akan kami tanyakan karena sudah terintegrasi dalam bonggol permasalahan yang sudah kita identifikasi," kata Arteria.
Dia juga akan membicarakan kepada Menpan RB terkait berbagai isu, di antaranya jumlah PNS, rekruitmen PNS, transparansi penempatan pejabat.
Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengatakan akan meminta penjelasan kepada Menpan RB terkait upaya tersebut.
Tidak hanya itu, Arteria juga akan menanyakan kepada Asman tentang target pencapaian Kementerian PAN-RB. "Kita akan tanyakan kebijakan apa yang akan dilakukan Pak Menteri untuk delapan agenda reformasi birokrasi. Apa target capaian? Jadi lebih kepada target-target nya," kata Arteria saat dihubungi Sindonews, Jumat (12/8/2016).
Tidak hanya berfokus pada PNS saja, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengatakan identifikasi pencegahan PNS fiktif juga perlu diperhatikan.
"Tentunya PNS fiktif akan menjadi bagian yang akan kami tanyakan karena sudah terintegrasi dalam bonggol permasalahan yang sudah kita identifikasi," kata Arteria.
Dia juga akan membicarakan kepada Menpan RB terkait berbagai isu, di antaranya jumlah PNS, rekruitmen PNS, transparansi penempatan pejabat.
(dam)
