Anggaran Dipotong Lagi

DI LUAR kebiasaan untuk kedua kalinya, pemerintah memangkas anggaran belanja negara. Pemotongan anggaran tersebut dipicu atas kekhawatiran terhadap penerimaan pajak yang melenceng dari target seperti dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Sejauh mana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional untuk tahun ini? Pihak Bank Indonesia (BI) masih mengkaji seberapa jauh pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan.

Pada dasarnya bank sentral tidak khawatir sepanjang pemangkasan anggaran tersebut tidak menyentuh belanja modal dan belanja prioritas yang menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Apalagi, kondisi perekonomian belakangan ini mulai membawa angin segar terlihat dari indikator pertumbuhan ekonomi naik dari 4,91% pada triwulan pertama menjadi 5,18% pada kuartal kedua. Begitu pula inflasi dalam laju yang rendah yang diprediksi berada di level 4%, dan BI memprediksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1% tahun ini.

Sejak pekan lalu pemerintah telah memutuskan memangkas anggaran belanja sebesar Rp133,8 triliun, meliputi belanja kementerian/ lembaga (KL) sebesar Rp65 triliun dan dana transfer daerah sebesar Rp68,8 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjamin pemangkasan anggaran tersebut tidak akan mengurangi daya dorong APBN baik terhadap penciptaan lapangan kerja maupun untuk mengurangi kemiskinan.

Pemangkasan anggaran diprioritaskan pada dana operasional menyangkut perjalanan dinas, biaya konsinyering, hingga pembangunan gedung pemerintah yang tidak mendesak. Sebelumnya pemerintah memotong anggaran sebesar Rp50,01 triliun. Sementara itu, pemerintah memprediksi realisasi penerimaan pajak hanya sekitar 86% dari target yang dipatok sebesar Rp1.539,2 triliun dalam APBN-P 2016.

Mengapa penerimaan pajak meleset jauh dari target? Setidaknya terdapat tiga penyebab berdasarkan versi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pertama, aktivitas perekonomian masih melambat yang dimotori sektor pertambangan, perkebunan, serta minyak dan gas (migas).

Kedua, harga komoditas di pasar internasional belum pulih. Celakanya, komoditas andalan di antaranya minyak sawit berkontribusi besar dalam penurunan pendapatan negara. Ketiga, lingkungan perdagangan internasional yang tidak mendukung, di mana pertumbuhan ekonomi global selalu dikoreksi ke bawah. Tiga faktor tersebut berdampak langsung pada realisasi penerimaan pajak.

Bagaimana respons pihak kementerian atas pemangkasan dana belanja itu? Pasrah dan siap memangkas anggaran yang dinilai kurang produktif. Anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diprediksi terpotong sekitar 5% dari pagu anggaran sebesar Rp43 triliun atau sekitar Rp2 triliun.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sedang memilah-milah program apa saja yang harus ditunda agar anggaran yang ada bisa lebih efisien. Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ”terpaksa” kehilangan sekitar 42% atau Rp5,5 triliun dari total anggaran sebesar Rp13,9 triliun dalam APBN-P 2016.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi santai saja dengan alasan biar kementerian yang dipimpinnya lebih efisien.

Saat ini pemerintah memfinalisasi pemangkasan belanja KL. Kita berharap pemerintah tetap konsisten untuk menjaga agar belanja yang masuk kategori prioritas dan strategis tetap terjaga.

Apalagi, Menkeu Sri Mulyani sudah menjamin bahwa seluruh pengeluaran yang ditujukan pada pembangunan infrastruktur berkaitan dengan peningkatan konektivitas dan produktivitas tidak akan dipangkas. Hal itu sejalan dengan harapan dari Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) yang meminta pemerintah lebih selektif memangkas anggaran, terutama pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURR).

Kita berharap pemangkasan anggaran yang mencapai Rp183,8 triliun dari dua kali pemotongan tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita percaya pemerintah sudah memperhitungkan dengan cermat dan matang dari dampak pemangkasan anggaran tersebut.

Sebenarnya dari jumlah anggaran yang dipangkas sangatlah kecil dibandingkan dengan total anggaran tahun ini. Jadi, anggap saja bagian dari langkah nyata pemerintah untuk berhemat, apalagi yang dipangkas adalah biaya perjalanan dinas, seminar yang tidak perlu, dan berbagai pengeluaran lain yang tidak berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas.