Banjir Buruh China Dikhawatirkan Diboncengi Intelijen
Jum'at, 05 Agustus 2016 - 10:27 WIB
Banjir Buruh China Dikhawatirkan Diboncengi Intelijen
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka keran investasi selebar-lebarnya bagi perusahaan China menuai kritik. Selain dinilai tidak proburuh lokal, banjirnya tenaga kerja asal China dikhawatirkan juga ditunggangi oleh intelijen.
Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Muchtar Pakpahan mengatakan, kehawatiran akan adanya kepentingan intelijen yang menunggangi kedatangan buruh China seperti terjadi pada peristiwa di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma beberapa waktu lalu.
Kala itu, beberapa pekerja kereta cepat asal China ditangkap oleh TNI AU lantaran melakukan aktivitas tanpa izin di kawasan militer. "Kami khawatir juga kedatangan pekerja China diboncengi intelijen seperti kejadian Halim. Bisa juga dengan cara lain seperti narkoba," kata Muchtar kepada Sindonews, Jumat (5/8/2016).
(Baca: Banjir Tenaga Kerja China, Menaker Diingatkan agar Proburuh Lokal)
Guru Besar Hukum Perburuhan di Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini juga mengingatkan, pembukaan keran investasi selebar-lebarnya bagi China bertentangan dengan Tri Sakti ajaran Bung Karno, yang juga menjadi janji politik Jokowi pada Pilpres 2014.
Dengan terbukanya investasi dan datangnya buruh-buruh China, kata Muchtar, berarti Indonesia sudah tidak mandiri secara ekonomi. "Kalau kita buka investasi, kemakmuran bukan untuk Indonesia, tapi untuk China. Mana janji politik Jokowi saat Pilpres?" ungkap Muchtar.
Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Muchtar Pakpahan mengatakan, kehawatiran akan adanya kepentingan intelijen yang menunggangi kedatangan buruh China seperti terjadi pada peristiwa di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma beberapa waktu lalu.
Kala itu, beberapa pekerja kereta cepat asal China ditangkap oleh TNI AU lantaran melakukan aktivitas tanpa izin di kawasan militer. "Kami khawatir juga kedatangan pekerja China diboncengi intelijen seperti kejadian Halim. Bisa juga dengan cara lain seperti narkoba," kata Muchtar kepada Sindonews, Jumat (5/8/2016).
(Baca: Banjir Tenaga Kerja China, Menaker Diingatkan agar Proburuh Lokal)
Guru Besar Hukum Perburuhan di Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini juga mengingatkan, pembukaan keran investasi selebar-lebarnya bagi China bertentangan dengan Tri Sakti ajaran Bung Karno, yang juga menjadi janji politik Jokowi pada Pilpres 2014.
Dengan terbukanya investasi dan datangnya buruh-buruh China, kata Muchtar, berarti Indonesia sudah tidak mandiri secara ekonomi. "Kalau kita buka investasi, kemakmuran bukan untuk Indonesia, tapi untuk China. Mana janji politik Jokowi saat Pilpres?" ungkap Muchtar.
(maf)
