LBH Perindo Perjuangkan Keadilan Masyarakat Marginal
LBH Perindo Perjuangkan Keadilan Masyarakat Marginal
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) melantik pengurus DPP Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perindo di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta.
Kehadiran organisasi sayap pimpinan Ricky K Margono itu diharapkan mampu memperjuangkan dan memenuhi hak hukum masyarakat marginal.
"Saya harapkan LBH Perindo bisa aktif membantu masyarakat yang tertindas dan marginal dalam memperoleh hak-hak hukum mereka," ujar HT saat memberikan arahan di hadapan kader Perindo, Jumat 29 Juli 2016.
HT mengungkapkan, di pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah menciptakan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
"Kita berjuang bagaimana masyarakat bisa memperoleh bantuan hukum yang layak, karena mereka punya hak hukum yang harus diperjuangkan," kata HT.
Selain memperjuangkan keadilan hukum, pada kesempatan tersebut HT menyerukan kepada seluruh kader Perindo memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, membangun mereka agar tujuan akhir dibetuknya NKRI bisa terwujud.
"Kita harus back to basic. Di pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan akhir kita membentuk NKRI adalah seluruh rakyat Indonesia, makmur, kita belum mencapai hal itu. Inilah perjuangan sesungguhnya," tuturnya.
Hampir 71 tahun merdeka, Indonesia baru mencapai 30% dari batas minimum pendapatan per kapita negara maju. Berdasarkan standar internasional, pendapatan per kapita negara maju minimal US$ 12.000, sementara Indonesia baru sekitar US$ 3.600.
"Sekian lama kita merdeka, yang mapan sedikit. Itulah kenapa ekonomi kita rentan," ungkap HT.
Dari 250 juta lebih penduduk Indonesia hanya 1 juta pembayar pajak. Karena itulah perlu didorong lahirnya pengusaha-pengusaha produktif yang tidak hanya berkontribusi pajak kepada negara, tetapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan.
"Suatu negara yang bisa tumbuh dengan baik memiliki jumlah pengusaha produktif minimal 2% dari jumlah penduduk. Artinya kita perlu 5 juta pengusaha produktif, harus ada minimal 5 juta pembayar pajak. Sementara kita hanya ada 1 juta lebih. Jadi, ekonomi kita ini ditopang oleh segelintir orang saja," tegas HT.
Menurutnya, hal itu sebagai akibat Indonesia terlalu cepat menganut liberalisme, saat masyarakatnya belum mapan secara pendidikan dan kesejahteraan.
"Partai Perindo berjuang mengusung ekonomi kerakyatan. Kita selalu percaya bahwa membangun bangsa adalah membangun masyarakatnya," kata pria asal Jawa Timur itu.
Sementara Ketua Umum DPP LBH Perindo Ricky K Margono mengungkapkan, organisasi yang dipimpinnya dilengkapi oleh praktisi hukum dan akademisi profesional. Menurutnya, gabungan keduanya menjadi formulasi tepat untuk membawa keadilan hukum di negeri ini.
"Partai Perindo dan LBH-nya akan membawa keadilan di negeri ini," ucap pria berkacamata itu.
Dia menambahkan, LBH Perindo akan membantu masyarakat yang termarginalkan. "Pelantikan ini bukan akhir, tapi awal perjuangan LBH Perindo untuk memperjuangkan keadilan di tengah-tengah masyarakat," tutur Ricky.
Acara tersebut dihadiri Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, Kabidkum Polda Metro Jaya AKBP Gunawan dan Kasubag Hukum Komnas HAM Ernawati itu.
Kehadiran organisasi sayap pimpinan Ricky K Margono itu diharapkan mampu memperjuangkan dan memenuhi hak hukum masyarakat marginal.
"Saya harapkan LBH Perindo bisa aktif membantu masyarakat yang tertindas dan marginal dalam memperoleh hak-hak hukum mereka," ujar HT saat memberikan arahan di hadapan kader Perindo, Jumat 29 Juli 2016.
HT mengungkapkan, di pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah menciptakan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
"Kita berjuang bagaimana masyarakat bisa memperoleh bantuan hukum yang layak, karena mereka punya hak hukum yang harus diperjuangkan," kata HT.
Selain memperjuangkan keadilan hukum, pada kesempatan tersebut HT menyerukan kepada seluruh kader Perindo memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, membangun mereka agar tujuan akhir dibetuknya NKRI bisa terwujud.
"Kita harus back to basic. Di pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan akhir kita membentuk NKRI adalah seluruh rakyat Indonesia, makmur, kita belum mencapai hal itu. Inilah perjuangan sesungguhnya," tuturnya.
Hampir 71 tahun merdeka, Indonesia baru mencapai 30% dari batas minimum pendapatan per kapita negara maju. Berdasarkan standar internasional, pendapatan per kapita negara maju minimal US$ 12.000, sementara Indonesia baru sekitar US$ 3.600.
"Sekian lama kita merdeka, yang mapan sedikit. Itulah kenapa ekonomi kita rentan," ungkap HT.
Dari 250 juta lebih penduduk Indonesia hanya 1 juta pembayar pajak. Karena itulah perlu didorong lahirnya pengusaha-pengusaha produktif yang tidak hanya berkontribusi pajak kepada negara, tetapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan.
"Suatu negara yang bisa tumbuh dengan baik memiliki jumlah pengusaha produktif minimal 2% dari jumlah penduduk. Artinya kita perlu 5 juta pengusaha produktif, harus ada minimal 5 juta pembayar pajak. Sementara kita hanya ada 1 juta lebih. Jadi, ekonomi kita ini ditopang oleh segelintir orang saja," tegas HT.
Menurutnya, hal itu sebagai akibat Indonesia terlalu cepat menganut liberalisme, saat masyarakatnya belum mapan secara pendidikan dan kesejahteraan.
"Partai Perindo berjuang mengusung ekonomi kerakyatan. Kita selalu percaya bahwa membangun bangsa adalah membangun masyarakatnya," kata pria asal Jawa Timur itu.
Sementara Ketua Umum DPP LBH Perindo Ricky K Margono mengungkapkan, organisasi yang dipimpinnya dilengkapi oleh praktisi hukum dan akademisi profesional. Menurutnya, gabungan keduanya menjadi formulasi tepat untuk membawa keadilan hukum di negeri ini.
"Partai Perindo dan LBH-nya akan membawa keadilan di negeri ini," ucap pria berkacamata itu.
Dia menambahkan, LBH Perindo akan membantu masyarakat yang termarginalkan. "Pelantikan ini bukan akhir, tapi awal perjuangan LBH Perindo untuk memperjuangkan keadilan di tengah-tengah masyarakat," tutur Ricky.
Acara tersebut dihadiri Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, Kabidkum Polda Metro Jaya AKBP Gunawan dan Kasubag Hukum Komnas HAM Ernawati itu.
(maf)
Explore More