Panglima TNI Ungkap Peningkatan Potensi Ancaman Terorisme
Kamis, 21 Juli 2016 - 10:40 WIB
Panglima TNI Ungkap Peningkatan Potensi Ancaman Terorisme
A
A
A
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan adanya peningkatan potensi ancaman terorisme. Dia pun menegaskan terorisme bukan kriminal biasa tapi kejahatan negara karena memiliki tujuan politik dengan metode militer.
Gatot mengatakan, eskalasi ancaman terorisme bukan hanya berada di wilayah Indonesia, melainkah secara global. “ISIS sekarang sudah menjadi Islamic State bukan hanya di Suriah yang melibatkan Amerika dan Rusia, bahkan tambah meluas sekarang,” kata Gatot melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Kamis (21/7/2016).
Bahkan, lanjut Gatot, skema dan pola ancaman terorisme kini semakin dinamis dan meluas secara asimetris sehingga secara nyata mengancam kedaulatan dan pertahanan negara.
Karena skema dan pola yang masif dan asimetris maka setiap kejadian teror di berbagai negara dinilainya selalu membawa dampak yang sangat serius. Dampak dari akibat serangan teroris bisa dilihat dalam beberapa fakta sebagai berikut, yakni kasus 11 September 2001 di WTC, New York, Amerika Serikat yang menewaskan 2.977 orang.
Kemudian pada 26 November 2008 di Mumbai India yang menewaskan 170 orang. Pada 13 November 2015 di Paris, Perancis yang menelan korban jiwa 129 orang, Peristiwa teranyar ialah di Nice Prancis pada 15 Juli lalu yang menewaskan 80 orang.
Pandangan Gatot bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap negara juga sejalan dengan Resolusi 1566 Dewan Keamanan PBB yang berbunyi, terorisme tidak sama dengan aksi kriminal karena mengancam aturan sosial, kemananan individu, keamanan nasional, perdamaian dunia dan ekonomi.
Pandangan itu selaras dengan pendapat Boaz Ganor dari International Institute For Counter Terrorism yang menyebutkan terorisme tidak bisa dijerat dengan hukum kriminal lantaran hukum tersebut dibuat untuk mengatur kehidupan sehari-hari.
Menurut Ganor, hukum perang lebih cocok didefinisikan menjerat aksi terorisme yang bertujuan politik dan sering menggunakan metode operasi layaknya militer.
Sementara di Indonesia, terorisme masih didefenisikan sebagai kriminal biasa. Alhasil fokus penindakkannya dimulai setelah ada bukti baru kemudian dilakukan penindakan (proyustisia). Inilah yang membuat pelaku teror nyaman berada di Indonesia karena hukum di Indonesia masih lemah.
“Perlu ada perubahan pendekatan dalam menghadapi tindakan terorisme yang sudah masif dengan lebih mengutamakan tindakan deteksi dan cegah dini,” ucap Gatot.
Menurut Gatot, Indonesia memiliki peluang dalam meningkatkan tindakan deteksi dan cegah dini terhadap ancaman terorisme melalui sinergitas TNI-Polri dan aparatur pemerintah daerah yang memegang peranan penting dalam upaya tersebut.
Upaya pencegahan tidak dapat dilakukan satu lembaga pemerintahan saja tetapi harus ada kerja sama dan sinergi antar lembaga pemerintah serta melibatkan masyarakat.
“Kita punya badan pengumpulan keterangan di seluruh pelosok Indonesia, Babinsa ada 53.000 personel lebih, Babinkamtibmas dari kepolisian 62.000 personel, lurah/kepala desa 81.000 personel, total ada 271.000 orang apabila dimanfaatkan sangatlah efektif sekali,” kata Gatot.
Selain itu, Gatot juga mengimbau para elit politik untuk bersatu bersama pemerintah, tidak hanya berwacana, apalagi saling menyerang bahkan menjelek-jelekan pemerintah, dan mengutamakan berkarya hanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Gatot mengatakan, eskalasi ancaman terorisme bukan hanya berada di wilayah Indonesia, melainkah secara global. “ISIS sekarang sudah menjadi Islamic State bukan hanya di Suriah yang melibatkan Amerika dan Rusia, bahkan tambah meluas sekarang,” kata Gatot melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Kamis (21/7/2016).
Bahkan, lanjut Gatot, skema dan pola ancaman terorisme kini semakin dinamis dan meluas secara asimetris sehingga secara nyata mengancam kedaulatan dan pertahanan negara.
Karena skema dan pola yang masif dan asimetris maka setiap kejadian teror di berbagai negara dinilainya selalu membawa dampak yang sangat serius. Dampak dari akibat serangan teroris bisa dilihat dalam beberapa fakta sebagai berikut, yakni kasus 11 September 2001 di WTC, New York, Amerika Serikat yang menewaskan 2.977 orang.
Kemudian pada 26 November 2008 di Mumbai India yang menewaskan 170 orang. Pada 13 November 2015 di Paris, Perancis yang menelan korban jiwa 129 orang, Peristiwa teranyar ialah di Nice Prancis pada 15 Juli lalu yang menewaskan 80 orang.
Pandangan Gatot bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap negara juga sejalan dengan Resolusi 1566 Dewan Keamanan PBB yang berbunyi, terorisme tidak sama dengan aksi kriminal karena mengancam aturan sosial, kemananan individu, keamanan nasional, perdamaian dunia dan ekonomi.
Pandangan itu selaras dengan pendapat Boaz Ganor dari International Institute For Counter Terrorism yang menyebutkan terorisme tidak bisa dijerat dengan hukum kriminal lantaran hukum tersebut dibuat untuk mengatur kehidupan sehari-hari.
Menurut Ganor, hukum perang lebih cocok didefinisikan menjerat aksi terorisme yang bertujuan politik dan sering menggunakan metode operasi layaknya militer.
Sementara di Indonesia, terorisme masih didefenisikan sebagai kriminal biasa. Alhasil fokus penindakkannya dimulai setelah ada bukti baru kemudian dilakukan penindakan (proyustisia). Inilah yang membuat pelaku teror nyaman berada di Indonesia karena hukum di Indonesia masih lemah.
“Perlu ada perubahan pendekatan dalam menghadapi tindakan terorisme yang sudah masif dengan lebih mengutamakan tindakan deteksi dan cegah dini,” ucap Gatot.
Menurut Gatot, Indonesia memiliki peluang dalam meningkatkan tindakan deteksi dan cegah dini terhadap ancaman terorisme melalui sinergitas TNI-Polri dan aparatur pemerintah daerah yang memegang peranan penting dalam upaya tersebut.
Upaya pencegahan tidak dapat dilakukan satu lembaga pemerintahan saja tetapi harus ada kerja sama dan sinergi antar lembaga pemerintah serta melibatkan masyarakat.
“Kita punya badan pengumpulan keterangan di seluruh pelosok Indonesia, Babinsa ada 53.000 personel lebih, Babinkamtibmas dari kepolisian 62.000 personel, lurah/kepala desa 81.000 personel, total ada 271.000 orang apabila dimanfaatkan sangatlah efektif sekali,” kata Gatot.
Selain itu, Gatot juga mengimbau para elit politik untuk bersatu bersama pemerintah, tidak hanya berwacana, apalagi saling menyerang bahkan menjelek-jelekan pemerintah, dan mengutamakan berkarya hanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
(dam)
