KPK Yakin Kapolri Persilakan Empat Anggotanya Diperiksa KPK
A
A
A
JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya memanggil empat anggota Polri ajudan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
Pihak KPK yakin, melalui koordinasi dengan Kapolri baru, Jenderal Polisi Tito Karnavian, empat personel polri yang tengah bertugas di Poso itu bisa dimintai keterangan oleh penyidik KPK.
"Kami yakin Pak Tito punya komitmen," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (20/7/2016). (Baca juga: KPK Tegaskan Akan Jemput Paksa 4 Ajudan Polri Ajudan Nurhadi)
Priharsa menjelaskan hingga kini pihak penyidik belum bisa memeriksa 4 anggota polri ajudan Nurhadi lantaran masih bertugas di Poso. Oleh karena itu, lanjut Priharsa, KPK segera kembali mengirim surat kepada Kapolriterkait pemanggilan empat anak buahnya.
"Sejak Kapolri sebelumnya telah memiliki sikap bahwa jajaran Polri mesti taat dan patuh dalam proses penegakan hukum. Termasuk juga kooperatif dalam pemeriksaan," kata Priharsa.
KPK membutuhkan keterangan empat ajudan Nurhadi dalam penyidikan kasus dugaan suap panitera di PN Jakarta Pusat. Keterangan mereka diperlukan KPK untuk menelusuri dugaan keterlibatan Nurhadi dalam kasus tersebut.
KPK telah mencegah Nurhadi ke luar negeri. Bahkan KPK juga menggeledah rumah dan kantor Nurhadi. Dalam penggeledahan di rumah Nurhadi, KPK menyita uang sebesar Rp1,7 miliar. (Baca juga: Geledah Kediaman Sekretaris MA, KPK Sita Rp1,7 M)
Pihak KPK yakin, melalui koordinasi dengan Kapolri baru, Jenderal Polisi Tito Karnavian, empat personel polri yang tengah bertugas di Poso itu bisa dimintai keterangan oleh penyidik KPK.
"Kami yakin Pak Tito punya komitmen," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (20/7/2016). (Baca juga: KPK Tegaskan Akan Jemput Paksa 4 Ajudan Polri Ajudan Nurhadi)
Priharsa menjelaskan hingga kini pihak penyidik belum bisa memeriksa 4 anggota polri ajudan Nurhadi lantaran masih bertugas di Poso. Oleh karena itu, lanjut Priharsa, KPK segera kembali mengirim surat kepada Kapolriterkait pemanggilan empat anak buahnya.
"Sejak Kapolri sebelumnya telah memiliki sikap bahwa jajaran Polri mesti taat dan patuh dalam proses penegakan hukum. Termasuk juga kooperatif dalam pemeriksaan," kata Priharsa.
KPK membutuhkan keterangan empat ajudan Nurhadi dalam penyidikan kasus dugaan suap panitera di PN Jakarta Pusat. Keterangan mereka diperlukan KPK untuk menelusuri dugaan keterlibatan Nurhadi dalam kasus tersebut.
KPK telah mencegah Nurhadi ke luar negeri. Bahkan KPK juga menggeledah rumah dan kantor Nurhadi. Dalam penggeledahan di rumah Nurhadi, KPK menyita uang sebesar Rp1,7 miliar. (Baca juga: Geledah Kediaman Sekretaris MA, KPK Sita Rp1,7 M)
(dam)