Soal Vaksin Palsu, Pemerintah Tak Mau Salahkan Era SBY
A
A
A
JAKARTA - Peredaran vaksin palsu meresahkan berbagai kalangan. Terlebih vaksin yang rata-data untuk bayi itu sudah beredar sejak 13 tahun lalu.
Pemerintah menegaskan akan fokus terhadap penanganan korban vaksin palsu dan enggan berpolemik terkait pihak yang bertanggung jawab atas peredaran vaksin palsu.
"Penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu tanpa melihat rezim siapapun‎," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/7/2016).
Menurut Pramono, pemerintah siap menindak siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Dia tidak memungkiri vaksin tersebut sudah beredar sejak masa pemerintahan sebelumnya.
Namun Pramono tidak ingin menyalahkan kinerja pemerintah sebelumnya. "Enggak perlu kita melihat spion ke belakang, nanti leher bisa sakit," ucapnya. (Baca juga: Ini 14 Rumah Sakit, 6 Bidan dan Dua Klinik Penerima Vaksin Palsu)
Pemerintah menegaskan akan fokus terhadap penanganan korban vaksin palsu dan enggan berpolemik terkait pihak yang bertanggung jawab atas peredaran vaksin palsu.
"Penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu tanpa melihat rezim siapapun‎," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/7/2016).
Menurut Pramono, pemerintah siap menindak siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Dia tidak memungkiri vaksin tersebut sudah beredar sejak masa pemerintahan sebelumnya.
Namun Pramono tidak ingin menyalahkan kinerja pemerintah sebelumnya. "Enggak perlu kita melihat spion ke belakang, nanti leher bisa sakit," ucapnya. (Baca juga: Ini 14 Rumah Sakit, 6 Bidan dan Dua Klinik Penerima Vaksin Palsu)
(dam)