Polri Akan Ungkap Rumah Sakit Terlibat Peredaraan Vaksin Palsu
A
A
A
JAKARTA - Markas Besar Polri akan mengungkap beberapa rumah sakit (RS) yang terindikasi terlibat penyebaran vaksin palsu khusus bayi.
"Suatu saat kalau sudah terdata bisa diumumkan tapi saat ini masih dalam pemeriksaan terus," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar di Jakarta, Rabu (29/6/2016). (Baca juga: Bareskrim Kembali Tangkap Anggota Sindikat Vaksin Palsu)
Polri telah membentuk tim satuan tugas (satgas) yang melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menangani kasus ini.
Tujuan tim itu untuk menghilangan peredaran vaksin palsu. "Intinya tidak hanya penyidik saja yang kerja, karena kalau penyidik hanya dari upaya penegakan hukum saja sementara kalau buat satgas dari sisi mekanisme distribusi vaksin tentu Kemenkes punya akses yg lebih luas dan cepat," kata Boy Rafli.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Agung Setya menambahkan, sudah ada empat rumah sakit yang diduga terlibat kasus ini.
Namun sejauh mana keterlibatannya, kata dia, penyidik perlu pendapalaman guna mengetahui apakah keterlibatan itu bersifat individu atau korporasi. "Kita masih menyelidiki ini bekerja secara individu atau korporasi," kata Agung.
"Suatu saat kalau sudah terdata bisa diumumkan tapi saat ini masih dalam pemeriksaan terus," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar di Jakarta, Rabu (29/6/2016). (Baca juga: Bareskrim Kembali Tangkap Anggota Sindikat Vaksin Palsu)
Polri telah membentuk tim satuan tugas (satgas) yang melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menangani kasus ini.
Tujuan tim itu untuk menghilangan peredaran vaksin palsu. "Intinya tidak hanya penyidik saja yang kerja, karena kalau penyidik hanya dari upaya penegakan hukum saja sementara kalau buat satgas dari sisi mekanisme distribusi vaksin tentu Kemenkes punya akses yg lebih luas dan cepat," kata Boy Rafli.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Agung Setya menambahkan, sudah ada empat rumah sakit yang diduga terlibat kasus ini.
Namun sejauh mana keterlibatannya, kata dia, penyidik perlu pendapalaman guna mengetahui apakah keterlibatan itu bersifat individu atau korporasi. "Kita masih menyelidiki ini bekerja secara individu atau korporasi," kata Agung.
(dam)