Komisi I DPR Cecar Menlu Soal Laut China Selatan
Senin, 20 Juni 2016 - 16:47 WIB
Komisi I DPR Cecar Menlu Soal Laut China Selatan
A
A
A
JAKARTA - Persoalan Laut China Selatan menjadi isu yang banyak ditanyakan para anggota Komisi I DPR ke Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi dalam rapat kerja hari ini.
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mempertanyakan sikap tegas pemerintah mengenai kasus kapal berbendera China yang berulangkali memasuki Perairan Natuna.
"Bagaimana sikap tegas pemerintah terkait diplomasi ini, apa yang sudah dilakukan?" tanya Dave ke Menlu Retno beserta jajarannya di ruang rapat komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2016).
Menurut dia, China berupaya memecah belah atau memperlemah ASEAN. Dia pun menanyakan apakah perlu hubungan kerjasama Indonesia dengan China dicabut agar negeri Tirai Bambu itu mengakui kedaulatan Indonesia. "Semoga ada jawaban tegas dari Kementerian Luar Negeri," tutur politikus Partai Golkar ini.
Hal senada dikatakan oleh Anggota Komisi I Zainudin Amali. Dia mengaku berprasangka buruk terhadap negara China dalam persoalan Laut Cina Selatan.
"Sekarang ini mereka (China) masih berurusan dengan Filipina, bukan tak mungkin akan berurusan dengan kita nantinya, di satu sisi mereka mengakui wilayah kedaulatan kita, tetapi mereka membuat garis putus-putus terhadap wilayah kita," tutur politikus Partai Golkar ini.
Menurut Amali, Pemerintah Indonesia harus memberikan sikap tegas kepada China. "Kita tidak boleh beri hati, karena pasti ini negara beretika tidak baik pada kita," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Sukamta mengingatkan bahwa diplomasi dapat dijadikan garda terdepan hingga ke konflik yang lebih keras. "Apa Kementerian Luar Negeri tidak seyogyanya membuat desk khusus untuk concern di persoalan Laut China selatan?" tanya politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mempertanyakan sikap tegas pemerintah mengenai kasus kapal berbendera China yang berulangkali memasuki Perairan Natuna.
"Bagaimana sikap tegas pemerintah terkait diplomasi ini, apa yang sudah dilakukan?" tanya Dave ke Menlu Retno beserta jajarannya di ruang rapat komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2016).
Menurut dia, China berupaya memecah belah atau memperlemah ASEAN. Dia pun menanyakan apakah perlu hubungan kerjasama Indonesia dengan China dicabut agar negeri Tirai Bambu itu mengakui kedaulatan Indonesia. "Semoga ada jawaban tegas dari Kementerian Luar Negeri," tutur politikus Partai Golkar ini.
Hal senada dikatakan oleh Anggota Komisi I Zainudin Amali. Dia mengaku berprasangka buruk terhadap negara China dalam persoalan Laut Cina Selatan.
"Sekarang ini mereka (China) masih berurusan dengan Filipina, bukan tak mungkin akan berurusan dengan kita nantinya, di satu sisi mereka mengakui wilayah kedaulatan kita, tetapi mereka membuat garis putus-putus terhadap wilayah kita," tutur politikus Partai Golkar ini.
Menurut Amali, Pemerintah Indonesia harus memberikan sikap tegas kepada China. "Kita tidak boleh beri hati, karena pasti ini negara beretika tidak baik pada kita," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Sukamta mengingatkan bahwa diplomasi dapat dijadikan garda terdepan hingga ke konflik yang lebih keras. "Apa Kementerian Luar Negeri tidak seyogyanya membuat desk khusus untuk concern di persoalan Laut China selatan?" tanya politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
(kri)
