DPR Ingin Kementerian Agraria dan Tata Ruang Perbaiki Kinerja
Rabu, 15 Juni 2016 - 20:54 WIB
DPR Ingin Kementerian Agraria dan Tata Ruang Perbaiki Kinerja
A
A
A
JAKARTA - Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat heran DPR. Sebab tugas instansi yang dipimpin Ferry Mursyidan Baldan itu dianggap masih banyak yang belum terpenuhi sesuai target.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun. Menurutnya yang belum mencapai target khusus terkait penataan ruang, peningkatan kualitas pelayanan dalam sengketa pertanahan.
"Dalam konteks itu, kalau Bapak menteri ingin meningkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas tata ruang, penanganan sengketa pertanahan di 2017, saya ragukan itu (capai) dari target yang dicanangkan," kata Misbakhun dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian ATR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2016).
Rencana kerja kementerian itu di tahun 2017 dinilai dapat dilihat dari realisasi anggaran yang sudah terlaksana di tahun 2015 dan 2016 yang tengah berjalan.
Adapun contohnya, dari target sertifikasi hak milik lahan transmigrasi dari 24.000 bidang, baru tercapai 11.000 bidang atau 45 persen di tahun 2015.
"Masalah dasarnya apa?" ucap Misbakhun.
Namun dia menyadari bahwa Kementerian ATR itu tergolong baru. "Tapi kan harusnya konsolidasi sudah selesai di 2014 dan 2015. Harusnya sekarang sudah jelas hasilnya," ucapnya.
Sementara contoh lainnya adalah kinerja kementerian itu dalam menginventarisasi penguasaan kepemilikan dan penggunaan kepemilikan tanah, yang ditargetkan 143.000 bidang, baru tercapai 69.000 atau sama dengan 48,76 persen.
Lalu kajian sengketa konflik baru selesai 515 laporan. "Belum lagi soal pembuat peta dasar skala 1:5.000, yang targetnya 75 lokasi. Sekarang tiga lokasi, itu cuma empat persen," imbuhnya.
Maka itu, penyebab kedodorannya kementerian itu dipertanyakannya. Menurut dia, secara sekilas melihat pagu indikatif RAPBN 2017 di kementerian itu, tidak terlihat adanya sinkronisasi antara anggaran dan program yang ada.
Dia pun bertanya, apakah hal itu salah di perencanaan program atau penyusunan anggarannya. "Saya minta, pulang dari sini, tolong dirapatkan dengan eselon I, kenapa ada banyak koreksi drastis di target-target itu? Ini tak boleh. Karena presiden sudah menekankan money follow program dari sebelumnya money follow function," kata Misbakhun.
Kendati demikian dia berpendapat, kementerian itu sudah berusaha mewujudkan keinginan Presiden sesuai Nawacita, semisal mendorong land reform untuk kepemilikan lahan, sejumlah program mempermudah sertifikasi tanah, hingga kemudahan untuk pensiunan TNI/Polri.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun. Menurutnya yang belum mencapai target khusus terkait penataan ruang, peningkatan kualitas pelayanan dalam sengketa pertanahan.
"Dalam konteks itu, kalau Bapak menteri ingin meningkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas tata ruang, penanganan sengketa pertanahan di 2017, saya ragukan itu (capai) dari target yang dicanangkan," kata Misbakhun dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian ATR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2016).
Rencana kerja kementerian itu di tahun 2017 dinilai dapat dilihat dari realisasi anggaran yang sudah terlaksana di tahun 2015 dan 2016 yang tengah berjalan.
Adapun contohnya, dari target sertifikasi hak milik lahan transmigrasi dari 24.000 bidang, baru tercapai 11.000 bidang atau 45 persen di tahun 2015.
"Masalah dasarnya apa?" ucap Misbakhun.
Namun dia menyadari bahwa Kementerian ATR itu tergolong baru. "Tapi kan harusnya konsolidasi sudah selesai di 2014 dan 2015. Harusnya sekarang sudah jelas hasilnya," ucapnya.
Sementara contoh lainnya adalah kinerja kementerian itu dalam menginventarisasi penguasaan kepemilikan dan penggunaan kepemilikan tanah, yang ditargetkan 143.000 bidang, baru tercapai 69.000 atau sama dengan 48,76 persen.
Lalu kajian sengketa konflik baru selesai 515 laporan. "Belum lagi soal pembuat peta dasar skala 1:5.000, yang targetnya 75 lokasi. Sekarang tiga lokasi, itu cuma empat persen," imbuhnya.
Maka itu, penyebab kedodorannya kementerian itu dipertanyakannya. Menurut dia, secara sekilas melihat pagu indikatif RAPBN 2017 di kementerian itu, tidak terlihat adanya sinkronisasi antara anggaran dan program yang ada.
Dia pun bertanya, apakah hal itu salah di perencanaan program atau penyusunan anggarannya. "Saya minta, pulang dari sini, tolong dirapatkan dengan eselon I, kenapa ada banyak koreksi drastis di target-target itu? Ini tak boleh. Karena presiden sudah menekankan money follow program dari sebelumnya money follow function," kata Misbakhun.
Kendati demikian dia berpendapat, kementerian itu sudah berusaha mewujudkan keinginan Presiden sesuai Nawacita, semisal mendorong land reform untuk kepemilikan lahan, sejumlah program mempermudah sertifikasi tanah, hingga kemudahan untuk pensiunan TNI/Polri.
(maf)
