Menkumham Luncurkan Birokrasi Digital
Senin, 13 Juni 2016 - 22:14 WIB
Menkumham Luncurkan Birokrasi Digital
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly meluncurkan buku berjudul Birokrasi Digital. Buku itu memaparkan tentang perjuangan lembaganya melakukan perubahan.
Peluncuran buku itu digelar di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/6/2016).
Yasonna mengatakan, buku tersebut berisi tentang jalan panjang yang dilalui kementeriannya untuk mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Bagi Yasonna, perjuangan yang dilakukan lembaga yang dipimpinnya untuk mendapat opini WTP tidak mudah. Ada sejumlah perbaikan dan penanganan khusus yang dilakuan Kemenkumham dalam memberikan pelayanan publik.
"Kemenkumham konsisten dalam melakukan perubahan," kata Yasonna.
Dia menambahkan, birokrasi di Indonesia banyak menemui permasalahan lantaran gagal melakukan inovasi untuk mempercepat pelayanan publik. Saat ini, sambung dia, birokrasi harus melakukan inovasi agar tidak tertinggal dari negara lainnya.
Untuk mempertahankan predikat WTP tersebut, politikus PDIP ini berjanji akan berusaha lebih keras lagi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat diseluruh Indonesia.
"Kami akan memicu untuk bekerja lebih keras lagi. Perubahan adalah satu keniscayaan dan pepatah. Kalau birokrasi tidak berubah maka birokrasi kita menjadi birokrasi tradisional," ucap Yasonna.
Peluncuran buku itu digelar di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/6/2016).
Yasonna mengatakan, buku tersebut berisi tentang jalan panjang yang dilalui kementeriannya untuk mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Bagi Yasonna, perjuangan yang dilakukan lembaga yang dipimpinnya untuk mendapat opini WTP tidak mudah. Ada sejumlah perbaikan dan penanganan khusus yang dilakuan Kemenkumham dalam memberikan pelayanan publik.
"Kemenkumham konsisten dalam melakukan perubahan," kata Yasonna.
Dia menambahkan, birokrasi di Indonesia banyak menemui permasalahan lantaran gagal melakukan inovasi untuk mempercepat pelayanan publik. Saat ini, sambung dia, birokrasi harus melakukan inovasi agar tidak tertinggal dari negara lainnya.
Untuk mempertahankan predikat WTP tersebut, politikus PDIP ini berjanji akan berusaha lebih keras lagi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat diseluruh Indonesia.
"Kami akan memicu untuk bekerja lebih keras lagi. Perubahan adalah satu keniscayaan dan pepatah. Kalau birokrasi tidak berubah maka birokrasi kita menjadi birokrasi tradisional," ucap Yasonna.
(dam)
