Misbakhun Nilai Pemotongan Anggaran Kementerian Tak Terlalu Mengena

JAKARTA - Pemotongan anggaran yang saat ini sedang dilakukan semua kementerian dan lembaga atas dasar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 dinilai tak terlalu mengena.

Anggota Komisi II DPR M Misbakhun memberikan contoh realisasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada 2015 yang hanya mencapai 79% dari pagu anggaran Rp6,344 triliun.

Artinya, yang terpakai dari anggaran 2015 hanyalah Rp5,72 triliun. Di APBN 2016, Kementerian ATR meminta anggaran Rp6,3 triliun, dan kini hendak dipotong jadi Rp6,023 triliun di RAPBNP 2016.

Begitu pula Kementerian Sekretaris Negara, yang realisasi anggarannya pada APBN 2015 hanyalah Rp1,9 triliun. Sementara di APBN 2016, Kementerian Sekretaris Negara meminta anggaran Rp2,31 triliun dan dalam RAPBNP 2016 hendak dipotong jadi Rp2,04 triliun.

"Jadi kesannya, anggaran 2016 itu disusun dengan pukul rata, asal naik saja dari anggaran tahun sebelumnya," kata Misbakhun saat rapat kerja dengan Kementerian ATR, Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Padahal jika melihat realisasi tahun sebelumnya, menurut dia tak perlu ada kenaikan. ‎"Saya lihat itu trennya, yang penting anggaran disusun naik dulu. Realisasi seperti apa? Itu belakangan," tuturnya.

Hal demikian dianggapnya menjadi bukti penyusunan program untuk setiap tahun tak benar-benar dilaksanakan atas kondisi di lapangan dan kinerja tahun sebelumnya. Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa DPR menerima banyak keluhan masyarakat tentang kinerja Kementerian ATR.

"Anda (Menteri ATR Ferry M Baldan) menjanjikan selama Ramadhan akan ada pembebasan layanan pengurusan sertifikat untuk masyarakat, tapi itu tak cukup, karena Ramadhan hanya sebulan dalam setahun, yang kita butuhkan itu penyeragaman pelayanan yang mudah sepanjang tahun dan sepanjang republik ini ada," tuturnya.

Maka itu, terminologi penghematan anggaran pada Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 dikritiknya. Sebab, seandainya sejak awal program disusun secara lebih baik dan disesuaikan dengan serapan anggaran tahun sebelumnya, penghematan anggaran tak perlu dilakukan.

Politikus Partai Golkar ini berpandangan, negara kesulitan dengan perencanaan yang tak baik dalam penganggaran. Kementerian Keuangan dalam beberapa kesempatan sudah mengeluhkan beban banyaknya kementerian yang asal menaikkan anggaran saat penyusunan anggaran di awal, sementara kenaikan pemasukan negara nasibnya belum jelas.

Misbakhun memberikan contoh RAPBNP 2016, di mana pemerintah bertumpu pada kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang payung hukumnya hingga saat ini masih belum jelas. Hal demikian berkonsekuensi pada meningkatnya risiko fiskal pemerintah.

"Faktor uncertainty (ketidakpastian) meningkat, justru seakan kita masukkan sesuatu yang uncertain ke pola pembangunan yang pasti akan dilakukan, ini bahaya. Ini sinyal bagi semua kementerian melakukan konsolidasi program," ungkapnya.

Namun, dia berpendapat, anggaran yang diajukan Kementerian Sekretariat Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan itu cukup wajar. Sebab, kemungkinan penyelewengan sangat minim dengan kredibilitas pejabat dan jumlah anggarannya yang masuk akal.

"Tak berlebihan jika ajuan anggaran di kedua lembaga ini patut diberikan dukungan. Dengan kredibilitas orangnya dan ajuan anggarannya, takkan lari ke mana," tutur Misbakhun.‎