Pengelolaan BUMN Tak Efektif, Menteri Rini Perlu Dievaluasi

JAKARTA - Pergantian rezim selalu memengaruhi persoalan di BUMN. Misalnya dalam penempatan orang titipan di setiap BUMN dengan tujuan meraih keuntungan dari BUMN demi kepentingan pribadi dan kelompok.

Penempatan orang di BUMN bukan didasari profesionalitas ini menjadi faktor utama penyebab buruknya pengelolaan perusahaan pelat merah tersebut. Padahal, pengelolaan BUMN harusnya didasari semangat menyejahterakan masyarakat bukan pribadi dan kelompok tertentu.

"Kalau melihat sekarang ini sulit rasanya BUMN itu menjadi motor pnggerak ekonomi. Kalau berfikirnya jualan terus tanpa memerhatikan dampaknya ini bisa rugi," ujar pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio dalam acara diskusi bertajuk, Revolusi Mental dan Bersih-bersih BUMN di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/5/2016).

Pernyataan senada disampaikan pengamat politik, Emrus Sihombing. Menurutnya, BUMN sulit diandalkan sebagai garda terdepan kesejahteraan masyarakat. Penyebabnya, kata dia, praktik pengelolaan BUMN tidak berjalan efektif dan program nawa cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui BUMN sulit terwujud. (Baca: PAN Minta Jokowi Tak Ragu Copot Rini Soemarno)

"Maka Joko Widodo harus menempatkan nawa cita, trisaksti ya menteri BUMN yang harus bisa menjalankan ini. Bisa saja menteri ini (Rini Soemarno) dievaluasi secara holistik," ucap Emrus.