Tanpa Gelar Pahlawan Nasional, Demokrat Tetap Hormati Soeharto
Sabtu, 21 Mei 2016 - 17:37 WIB
Tanpa Gelar Pahlawan Nasional, Demokrat Tetap Hormati Soeharto
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI kedua Soeharto diminta tak diperdebatkan. Sebab, terlalu naif jika memperdebatkan hal itu.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, bahwa partainya tetap menghormati Soeharto tanpa adanya gelar pahlawan nasional.
"Tanpa gelar pahlawan pun penghormatan kita buat Pak Harto tidak berkurang. Terlalu naif memperdebatkan hal itu mengingat kita adalah bangsa yang besar," ujar Pohan di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (21/5/2016).
Dia berpendapat, setiap manusia tak pernah lepas dari khilaf dan dosa, tak terkecuali seorang presiden. "Sama seperti Pak Harto kalau kita lihat sejarah, Pak Harto punya kelemahan, khilaf dan segala macam. Cuma bagaimana pun beliau seorang Presiden, sampai akhir kita harus menghormati tanpa lihat masa lalu dengan berbagai kesalahan dan dosanya," tuturnya.
Lebih lanjut, kata dia, semua presiden di negara manapun pasti memiliki kesalahan. "Cuma itu pun bukan kesalahan tunggal. Kita harus paham bahwa presiden ini punya banyak pembantu dan pendamping. Saya kira akan lebih arif kalau kita bisa melihat ke depan tanpa menengok ke belakang," pungkasnya.
Diketahui, polemik pemberian gelar pahlawan nasional kembali muncul pasca musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali beberapa waktu lalu. Salah satu kesepakatan dalam Munaslub itu adalah mendorong ketua umum Partai Golkar terpilih untuk memperjuangkan agar Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, bahwa partainya tetap menghormati Soeharto tanpa adanya gelar pahlawan nasional.
"Tanpa gelar pahlawan pun penghormatan kita buat Pak Harto tidak berkurang. Terlalu naif memperdebatkan hal itu mengingat kita adalah bangsa yang besar," ujar Pohan di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (21/5/2016).
Dia berpendapat, setiap manusia tak pernah lepas dari khilaf dan dosa, tak terkecuali seorang presiden. "Sama seperti Pak Harto kalau kita lihat sejarah, Pak Harto punya kelemahan, khilaf dan segala macam. Cuma bagaimana pun beliau seorang Presiden, sampai akhir kita harus menghormati tanpa lihat masa lalu dengan berbagai kesalahan dan dosanya," tuturnya.
Lebih lanjut, kata dia, semua presiden di negara manapun pasti memiliki kesalahan. "Cuma itu pun bukan kesalahan tunggal. Kita harus paham bahwa presiden ini punya banyak pembantu dan pendamping. Saya kira akan lebih arif kalau kita bisa melihat ke depan tanpa menengok ke belakang," pungkasnya.
Diketahui, polemik pemberian gelar pahlawan nasional kembali muncul pasca musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali beberapa waktu lalu. Salah satu kesepakatan dalam Munaslub itu adalah mendorong ketua umum Partai Golkar terpilih untuk memperjuangkan agar Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional.
(kri)
