Mari Membaca
Rabu, 18 Mei 2016 - 09:34 WIB
Mari Membaca
A
A
A
SETIAP 17 Mei diperingati Hari Buku Nasional. Di tengah belum membaiknya budaya membaca masyarakat Indonesia, buku kembali mendapat tantangan era digitalisasi yang konon akan menggerus eksistensi buku.
Pada era digitalisasi saat ini, buku konvensional (print) akan gampang digantikan dengan e-book (buku digital). Namun pada sisi pembaca, semestinya dengan era digitalisasi saat ini masyarakat akan semakin mudah mengakses bacaan.
Secara logika, minat baca masyarakat Indonesia bisa meningkat, namun tetap saja minat baca di Indonesia masih tetap rendah tak sebanding dengan drastisnya peningkatan penggunaan internet (digital).
Membaca dengan buku print atau e-book memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Membaca e-book lebih praktis dan ekonomis, namun pembaca bisa cepat jenuh lantaran terlalu lama menatap layar.
Sedangkan membaca buku print lebih leluasa atau nyaman, tetapi cukup merogoh kocek atau harus menyempatkan diri pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Buku, konvensional (print) ataupun e-book, sejatinya adalah jendela dunia bagi manusia.
Dengan membaca, pengetahuan dan wawasan masyarakat akan semakin terbuka sehingga bisa meningkatkan taraf kehidupannya. Memang disayangkan, meski teknologi informasi semakin maju, tidak diiringi meningkatkan minat baca di Indonesia.
Survei UNESCO pada 2011 menunjukkan tingkat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001% atau hanya satu orang dari 1.000 penduduk yang mau membaca buku secara serius.
Bahkan pemeringkatan Most Literate Nations in the World pada Maret 2016 tentang literasi menempatkan Indonesia pada urutan ke-60 di antara total 61 negara. Sedangkan pada World Education Forum yang berada di bawah naungan PBB, Indonesia menempati posisi ke-69 dari 76 negara.
Sejak 2011 hingga 2016 pun, tampaknya belum ada perbaikan meski digitalisasi yang semestinya mempermudah masyarakat mengakses bacaan tidak berpengaruh.
Pemerintah memang bukan tanpa usaha untuk meningkatkan budaya membaca. Bahkan melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan, pemerintah menginstruksikan setiap sekolah mencanangkan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum proses belajar dimulai.
Kemendikbud tampaknya sadar bahwa persoalan rendahnya minat baca bukan persoalan akses membaca tapi lebih pada kebiasaan. Meski ada insentif untuk buku ataupun memperbanyak jumlah perpustakaan, jika kebiasaan yang tidak diubah hasilnya akan sama saja.
Begitu pula dengan beberapa pihak swasta yang banyak menggelar corporate social responsibility (CSR) untuk membangun perpustakaan atau taman bacaan hingga melakukan pendampingan, akan sia-sia jika tidak diiringi dengan membangun kebiasaan membaca masyarakat.
Selain membiasakan membaca ada cara lain yang terjadi di beberapa daerah, bahwa perpustakaan bukan hanya semakin tempat membaca tapi juga justru meningkatkan ekonomi masyarakat.
Di dalam perpustakaan bukan hanya kegiatan simpan pinjam buku, namun juga membentuk community development atau kelompok membaca (diskusi) untuk membangun basic economy masing-masing masyarakat.
Dampaknya, taraf ekonomi masyarakat yang berada di community development tersebut bisa meningkat. Artinya, ada dampak nyata (peningkatan ekonomi) bukan hanya abstrak (peningkatan pengetahuan) ketika masyarakat mengunjungi perpustakaan. Dan ini terjadi di desa-desa.
Akibatnya beberapa kepala daerah saat ini terus gencar membangun perpustakaan di daerah serta menciptakan community development. Visinya sederhana, semakin banyak community development dalam perpustakaan desa, berarti perekonomian desa semakin menggeliat tentu akan berpengaruh pada ekonomi kabupaten atau kota.
Cara di atas hanyalah salah satu cara. Tentu masih banyak cara bagaimana membangun budaya membaca. Salah satunya membiasakan membaca 15 menit buku nonpelajaran sebelum proses belajar atau mengampanyekan membaca kepada anak-anak usia dini atau bahkan mendoktrin para balita dengan dongeng-dongeng sehingga merangsang otak mereka untuk tumbuh minat baca di kemudian hari.
Di tengah budaya membaca yang masih minim, kita semua harus optimistis dengan segala usaha, di kemudian hari budaya membaca masyarakat Indonesia semakin meningkat. Mari membaca.
Pada era digitalisasi saat ini, buku konvensional (print) akan gampang digantikan dengan e-book (buku digital). Namun pada sisi pembaca, semestinya dengan era digitalisasi saat ini masyarakat akan semakin mudah mengakses bacaan.
Secara logika, minat baca masyarakat Indonesia bisa meningkat, namun tetap saja minat baca di Indonesia masih tetap rendah tak sebanding dengan drastisnya peningkatan penggunaan internet (digital).
Membaca dengan buku print atau e-book memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Membaca e-book lebih praktis dan ekonomis, namun pembaca bisa cepat jenuh lantaran terlalu lama menatap layar.
Sedangkan membaca buku print lebih leluasa atau nyaman, tetapi cukup merogoh kocek atau harus menyempatkan diri pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Buku, konvensional (print) ataupun e-book, sejatinya adalah jendela dunia bagi manusia.
Dengan membaca, pengetahuan dan wawasan masyarakat akan semakin terbuka sehingga bisa meningkatkan taraf kehidupannya. Memang disayangkan, meski teknologi informasi semakin maju, tidak diiringi meningkatkan minat baca di Indonesia.
Survei UNESCO pada 2011 menunjukkan tingkat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001% atau hanya satu orang dari 1.000 penduduk yang mau membaca buku secara serius.
Bahkan pemeringkatan Most Literate Nations in the World pada Maret 2016 tentang literasi menempatkan Indonesia pada urutan ke-60 di antara total 61 negara. Sedangkan pada World Education Forum yang berada di bawah naungan PBB, Indonesia menempati posisi ke-69 dari 76 negara.
Sejak 2011 hingga 2016 pun, tampaknya belum ada perbaikan meski digitalisasi yang semestinya mempermudah masyarakat mengakses bacaan tidak berpengaruh.
Pemerintah memang bukan tanpa usaha untuk meningkatkan budaya membaca. Bahkan melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan, pemerintah menginstruksikan setiap sekolah mencanangkan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum proses belajar dimulai.
Kemendikbud tampaknya sadar bahwa persoalan rendahnya minat baca bukan persoalan akses membaca tapi lebih pada kebiasaan. Meski ada insentif untuk buku ataupun memperbanyak jumlah perpustakaan, jika kebiasaan yang tidak diubah hasilnya akan sama saja.
Begitu pula dengan beberapa pihak swasta yang banyak menggelar corporate social responsibility (CSR) untuk membangun perpustakaan atau taman bacaan hingga melakukan pendampingan, akan sia-sia jika tidak diiringi dengan membangun kebiasaan membaca masyarakat.
Selain membiasakan membaca ada cara lain yang terjadi di beberapa daerah, bahwa perpustakaan bukan hanya semakin tempat membaca tapi juga justru meningkatkan ekonomi masyarakat.
Di dalam perpustakaan bukan hanya kegiatan simpan pinjam buku, namun juga membentuk community development atau kelompok membaca (diskusi) untuk membangun basic economy masing-masing masyarakat.
Dampaknya, taraf ekonomi masyarakat yang berada di community development tersebut bisa meningkat. Artinya, ada dampak nyata (peningkatan ekonomi) bukan hanya abstrak (peningkatan pengetahuan) ketika masyarakat mengunjungi perpustakaan. Dan ini terjadi di desa-desa.
Akibatnya beberapa kepala daerah saat ini terus gencar membangun perpustakaan di daerah serta menciptakan community development. Visinya sederhana, semakin banyak community development dalam perpustakaan desa, berarti perekonomian desa semakin menggeliat tentu akan berpengaruh pada ekonomi kabupaten atau kota.
Cara di atas hanyalah salah satu cara. Tentu masih banyak cara bagaimana membangun budaya membaca. Salah satunya membiasakan membaca 15 menit buku nonpelajaran sebelum proses belajar atau mengampanyekan membaca kepada anak-anak usia dini atau bahkan mendoktrin para balita dengan dongeng-dongeng sehingga merangsang otak mereka untuk tumbuh minat baca di kemudian hari.
Di tengah budaya membaca yang masih minim, kita semua harus optimistis dengan segala usaha, di kemudian hari budaya membaca masyarakat Indonesia semakin meningkat. Mari membaca.
(dam)
