Polemik Dukung Calon Ketum Golkar, Jokowi Diminta Klarifikasi Terbuka

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta membuat pernyataan terbuka bahwa dirinya tidak mendukung salah satu calon Ketua Umum Partai Golkar dalam agenda Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Jokowi juga diminta memerintahkan para pembantunya di kabinet untuk menjaga jarak dengan semua urusan internal masing-masing partai politik (parpol).

Sikap ini untuk menangkis kabar adanya salah satu menteri di kabinet yang menjadi partisan mendukung salah satu calon Ketua Umum Partai Golkar. Institusi Istana sebagai manifestasi rakyat seharusnya steril dari urusan politik praktis, apalagi sampai terlibat dalam suksesi parpol.

"Pemerintah seharusnya fokus 100 persen menjalankan program-program untuk rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Harus steril dari urusan politik praktis," ujar Dosen Fisip Universitas Al Azhar Zainal Boediono melalui telepon, Kamis (12/5/2016).

Dia mengatakan, terbelahnya beberapa partai belakangan ini sangat kental nuansa peran pihak penguasa. Kondisi tersebut sangat berbeda di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjaga jarak dengan persoalan internal parpol.

"Kondisi parpol-parpol juga relatif stabil meskipun politik berlangsung dinamis, bahkan keras. Tapi tidak ada isu campur tangan pemerintah ke urusan dapur parpol yang mencuat," ucapnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, A Bakir Ihsan mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan bisa menempatkan posisinya sebagai anggota kabinet. Meskipun, kata dia, Luhut Binsar Panjaitan masih tercatat sebagai anggota Partai Golkar. (Baca: Pembukaan Munaslub Golkar Dipercepat, Jokowi Tetap Datang)

Menurutnya, sejak dilantik menjadi Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan harus lebih loyal kepada kepada kepentingan publik ketimbang persoalan partainya."Ketika dia menggunakan jabatan publik untuk kepentingan partainya, maka dia sedang mendegradasi etika politik dan wibawa pemerintahan yang disandangnya," ucap Bakir.