Uni Eropa Dukung Indonesia Terus Reformasi Pemerintahan
Kamis, 12 Mei 2016 - 09:47 WIB
Uni Eropa Dukung Indonesia Terus Reformasi Pemerintahan
A
A
A
JAKARTA - Uni Eropa (UE) menyatakan terus memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya berkesinambungan untuk peningkatan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Ihwal itu tampak jelas saat peluncuran Blue Book 2016, laporan tahunan kerja sama pembangunan Uni Eropa-Indonesia di ruang Sasono Mulyo, Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu 11 Mei 2016.
Laporan tersebut secara umum menuangkan berbagai keberhasilan yang dicapai dengan dukungan dana pembangunan Uni Eropa serta negara-negara.
Secara keseluruhan kerja sama pembangunan UE-Indonesia mencakup lima hal. Pertama, good governance termasuk di dalamnya transparansi dan akuntabilitas yang merupakan komponen sangat penting dalam mewujudkan suatu pemerintahan berkemanusiaan dan berperikeadilan. Salah satunya dengan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedua, kerja sama ekonomi. Ketiga pendidikan. Keempat, kesehatan. Kelima, lingkungan dan perubahan iklim.
Pada acara tersebut hadir Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend, Duta Besar Jerman untuk Indonesia Georg Witschel, Duta Besar Denmark untuk Indonesia Casper Klynge, dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.
Vincent Guerend menyatakan, UE dan anggota-anggota merupakan donor utama di dunia pada 2015 dengan 68 miliar euro menunjukan komitmen UE untuk pembangunan dan mendukukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang baru.
Di Indonesia, lanjut Vincent, UE telah menciptakan kerja sama erat dengan mendukung pembaruan dalam berbagai bidang dan melalui berbagai program bantuan.
"Selama 10 tahun terakhir, UE telah memberikan bantuan hibah lebih dari setengah miliar euro untuk Indonesia, menargetkan pendidikan dasar, tata kelola pemerintahan, penggunaan lahan dan hutan, dan perubahan iklim. UE juga telah memberikan dukungan perdagangan, pembangunan ekonomi, dan pelayanan kesehatan," tutur Vincent di ruang Sasono Mulyo, Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu 11 Mei 2016.
Dia melanjutkan, laporan kerja sama pembanguan EU-Indonesia 2016 mengambil tema Tata Kelola Pemerintahan. Tema ini menggambarkan tujuan EU mendukung demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengembilan keputusan, serta ditambah juga partisipasi inklusif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).
"Uni Eropa dan negara-negara anggotanya memiliki sejumlah inisiatif dalam tata kelola pemerintahan, sebuah bidang utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekenomi yang berkelanjutan dan inklusif untuk mengentaskan kemiskinan secara efektif," tutur Vincent.
Menurut Vincent, tata kelola pemerintahan sangat berkaitan dengan cara institusi publik menjalankan peran mereka, mengelola sumber daya publik, dan mendukung serta melundungi hak asasi manusi.
Berikutnya, tata kelola pemerintahan yang baik juga meniadakan penyalahgunaan dan korupsi serta memerioritaskan penegakan hukum. "Salah satunya UE mendukung KPK dalam melakukan tugasnya, terutama pencegahan. UE juga mendukung reformasi peradilan melalui program bantuan senilai 10 juta Euro, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan pelayanan peradilan," ungkap Vincent.
Mengutip Blue Book 2016, sejak 2007, Jerman yang merupakan anggota UE mengucurkan sekitar 6,2 juta euro untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara signifikan Jerman mendukung KPK dengan pembuatan dan pengembangan Anti-Corruption Learning Centre (ACLC).
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menuturkan, KPK dalam menjalankan tugasnya melakukan integrasi pencegahan dan penindakan. Upaya ini untuk menciptakan lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah, eksekutif dan legislatif untuk menjalankan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.
Bahkan, tutur Pahala, KPK masuk ke dalam national interest termasuk di dalamnya infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan, dan infrastruktur.
Yang berkaitan dengan itu juga ada dana desa, dana APBN-APBD, dana otonomi khusus, dan pendanaan dan perilaku partai politik.
"Perbaikan sistem, akuntabilitas dan transparansi perlu ditingkatkan. Karena dalam penanganan kasus yang kami lakukan terjadi demikian. Untuk perbaikan sistem juga kami terus melakukan pencegahan, termasuk seperti e-budgeting. Kami juga masuk ke private sector," kata Pahala.
Ihwal itu tampak jelas saat peluncuran Blue Book 2016, laporan tahunan kerja sama pembangunan Uni Eropa-Indonesia di ruang Sasono Mulyo, Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu 11 Mei 2016.
Laporan tersebut secara umum menuangkan berbagai keberhasilan yang dicapai dengan dukungan dana pembangunan Uni Eropa serta negara-negara.
Secara keseluruhan kerja sama pembangunan UE-Indonesia mencakup lima hal. Pertama, good governance termasuk di dalamnya transparansi dan akuntabilitas yang merupakan komponen sangat penting dalam mewujudkan suatu pemerintahan berkemanusiaan dan berperikeadilan. Salah satunya dengan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedua, kerja sama ekonomi. Ketiga pendidikan. Keempat, kesehatan. Kelima, lingkungan dan perubahan iklim.
Pada acara tersebut hadir Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend, Duta Besar Jerman untuk Indonesia Georg Witschel, Duta Besar Denmark untuk Indonesia Casper Klynge, dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.
Vincent Guerend menyatakan, UE dan anggota-anggota merupakan donor utama di dunia pada 2015 dengan 68 miliar euro menunjukan komitmen UE untuk pembangunan dan mendukukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang baru.
Di Indonesia, lanjut Vincent, UE telah menciptakan kerja sama erat dengan mendukung pembaruan dalam berbagai bidang dan melalui berbagai program bantuan.
"Selama 10 tahun terakhir, UE telah memberikan bantuan hibah lebih dari setengah miliar euro untuk Indonesia, menargetkan pendidikan dasar, tata kelola pemerintahan, penggunaan lahan dan hutan, dan perubahan iklim. UE juga telah memberikan dukungan perdagangan, pembangunan ekonomi, dan pelayanan kesehatan," tutur Vincent di ruang Sasono Mulyo, Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu 11 Mei 2016.
Dia melanjutkan, laporan kerja sama pembanguan EU-Indonesia 2016 mengambil tema Tata Kelola Pemerintahan. Tema ini menggambarkan tujuan EU mendukung demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengembilan keputusan, serta ditambah juga partisipasi inklusif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).
"Uni Eropa dan negara-negara anggotanya memiliki sejumlah inisiatif dalam tata kelola pemerintahan, sebuah bidang utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekenomi yang berkelanjutan dan inklusif untuk mengentaskan kemiskinan secara efektif," tutur Vincent.
Menurut Vincent, tata kelola pemerintahan sangat berkaitan dengan cara institusi publik menjalankan peran mereka, mengelola sumber daya publik, dan mendukung serta melundungi hak asasi manusi.
Berikutnya, tata kelola pemerintahan yang baik juga meniadakan penyalahgunaan dan korupsi serta memerioritaskan penegakan hukum. "Salah satunya UE mendukung KPK dalam melakukan tugasnya, terutama pencegahan. UE juga mendukung reformasi peradilan melalui program bantuan senilai 10 juta Euro, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan pelayanan peradilan," ungkap Vincent.
Mengutip Blue Book 2016, sejak 2007, Jerman yang merupakan anggota UE mengucurkan sekitar 6,2 juta euro untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara signifikan Jerman mendukung KPK dengan pembuatan dan pengembangan Anti-Corruption Learning Centre (ACLC).
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menuturkan, KPK dalam menjalankan tugasnya melakukan integrasi pencegahan dan penindakan. Upaya ini untuk menciptakan lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah, eksekutif dan legislatif untuk menjalankan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.
Bahkan, tutur Pahala, KPK masuk ke dalam national interest termasuk di dalamnya infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan, dan infrastruktur.
Yang berkaitan dengan itu juga ada dana desa, dana APBN-APBD, dana otonomi khusus, dan pendanaan dan perilaku partai politik.
"Perbaikan sistem, akuntabilitas dan transparansi perlu ditingkatkan. Karena dalam penanganan kasus yang kami lakukan terjadi demikian. Untuk perbaikan sistem juga kami terus melakukan pencegahan, termasuk seperti e-budgeting. Kami juga masuk ke private sector," kata Pahala.
(dam)
