Isu PKI Pengalihan Isu Kasus Reklamasi dan Sumber Waras
Selasa, 10 Mei 2016 - 13:43 WIB
Isu PKI Pengalihan Isu Kasus Reklamasi dan Sumber Waras
A
A
A
JAKARTA - Isu mengenai kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) diakui sangat efektif digunakan sebagai alat politik untuk pengalihan isu besar. Maka itu, munculnya kembali isu kebangkitan PKI bagian dari operasi intelijen swasta.
Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Achmad mencurigai isu PKI digunakan untuk mengalihkan isu kasus korupsi besar sumber waras dan reklamasi yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita memang harus waspada dengan bangkitnya PKI, tapi bahaya terbesar justru ada di pelupuk mata kita yakni terus terjadinya kasus-kasus mega korupsi meski di era reformasi, contohnya ya kasus Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) dan reklamasi," ujar Sufmi dalam siaran persnya yang diterima Sindonews, Selasa (10/5/2016).
Maka itu, politiksi Partai Gerindra ini mengingatkan masyarakatb jangan terpancing dengan isu kebangkitan PKI tersebut. Dia berharap masyarakat lebih fokus mengawasi proses pengusutan kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan reklamasi di KPK. (Baca: KPK Periksa Ahok, Penyidik Akan Cecar Soal Izin Reklamasi)
"Siapapun yang terlibat, baik pengusaha kakap maupun pejabat tinggi termasuk kepala daerah harus diseret kemeja hijau," ucapnya.
Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Achmad mencurigai isu PKI digunakan untuk mengalihkan isu kasus korupsi besar sumber waras dan reklamasi yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita memang harus waspada dengan bangkitnya PKI, tapi bahaya terbesar justru ada di pelupuk mata kita yakni terus terjadinya kasus-kasus mega korupsi meski di era reformasi, contohnya ya kasus Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) dan reklamasi," ujar Sufmi dalam siaran persnya yang diterima Sindonews, Selasa (10/5/2016).
Maka itu, politiksi Partai Gerindra ini mengingatkan masyarakatb jangan terpancing dengan isu kebangkitan PKI tersebut. Dia berharap masyarakat lebih fokus mengawasi proses pengusutan kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan reklamasi di KPK. (Baca: KPK Periksa Ahok, Penyidik Akan Cecar Soal Izin Reklamasi)
"Siapapun yang terlibat, baik pengusaha kakap maupun pejabat tinggi termasuk kepala daerah harus diseret kemeja hijau," ucapnya.
(kur)
