Fahri Hamzah Sayangkan Elite PKS Tak Sabar Ikuti Proses Hukum
Senin, 25 April 2016 - 08:01 WIB
Fahri Hamzah Sayangkan Elite PKS Tak Sabar Ikuti Proses Hukum
A
A
A
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Sohibul Iman menyatakan, proses pergantian kursi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Ledia Hanifa tanpa perlu menunggu keputusan inkrah dari pengadilan.
Namun Sohibul mengakui, proses pergantian antarwaktu (PAW) Fahri Hamzah dari keanggotaan DPR menunggu keputusan inkrah pengadilan.
"Kalau untuk pergantian sebagai anggota DPR ya Pak Fahri menempuh jalur hukum, saya kira itu kita tunggu sampai inkrah, tapi untuk pimpinan DPR, itu tidak perlu menunggu keputusan hukum yang inkrah," kata Sohibul di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu 24 April 2016.
Merespons pernyataan Sohibul Iman ini, Fahri menyayangkan, karena Sohibul tidak ingin mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.
"Saya dikejar wartawan soal sikap pimpinan PKS yang ngotot soal pemecatan saya dan posisi pimpinan DPR. Saya menyayangkan kalau PKS dipimpin oleh yang tidak paham hukum tambah rusak. Kasian usaha kader di bawah," kata Fahri di akun Twitter @Fahrihamzah, Senin (25/4/2016).
"Apa sih salah ya taat hukum negara? Emangnya dosa? Sabarlah dikit kawan. Bahaya menganggap keputusan partai adalah segalanya. Ada UU, ada konstitusi negara dan ada agama," imbuhnya.
Fahri menjelaskan, santun itu bukan soal bahasa yang mendayu-dayu, tapi kita paham hukum atau tidak.
"Masak enggak bisa mengerti bahwa yang namanya mengundurkan diri itu adalah keputusan pribadi, bukan keputusan partai. Kalau orang enggak mau mundur ya sudah, namanya juga pengunduran diri. gimana sih?" ungkap Fahri.
"Masalahnya salah saya apa? Enggak bisa jawab. Sekarang ngomong ke kader, enggak bisa dibuka, itu aib Fahri. Aib apa? Masak kader enggak boleh tahu. Trus juga enggak boleh ketemu saya. Ada apa ini om?" tandasnya.
Namun Sohibul mengakui, proses pergantian antarwaktu (PAW) Fahri Hamzah dari keanggotaan DPR menunggu keputusan inkrah pengadilan.
"Kalau untuk pergantian sebagai anggota DPR ya Pak Fahri menempuh jalur hukum, saya kira itu kita tunggu sampai inkrah, tapi untuk pimpinan DPR, itu tidak perlu menunggu keputusan hukum yang inkrah," kata Sohibul di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu 24 April 2016.
Merespons pernyataan Sohibul Iman ini, Fahri menyayangkan, karena Sohibul tidak ingin mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.
"Saya dikejar wartawan soal sikap pimpinan PKS yang ngotot soal pemecatan saya dan posisi pimpinan DPR. Saya menyayangkan kalau PKS dipimpin oleh yang tidak paham hukum tambah rusak. Kasian usaha kader di bawah," kata Fahri di akun Twitter @Fahrihamzah, Senin (25/4/2016).
"Apa sih salah ya taat hukum negara? Emangnya dosa? Sabarlah dikit kawan. Bahaya menganggap keputusan partai adalah segalanya. Ada UU, ada konstitusi negara dan ada agama," imbuhnya.
Fahri menjelaskan, santun itu bukan soal bahasa yang mendayu-dayu, tapi kita paham hukum atau tidak.
"Masak enggak bisa mengerti bahwa yang namanya mengundurkan diri itu adalah keputusan pribadi, bukan keputusan partai. Kalau orang enggak mau mundur ya sudah, namanya juga pengunduran diri. gimana sih?" ungkap Fahri.
"Masalahnya salah saya apa? Enggak bisa jawab. Sekarang ngomong ke kader, enggak bisa dibuka, itu aib Fahri. Aib apa? Masak kader enggak boleh tahu. Trus juga enggak boleh ketemu saya. Ada apa ini om?" tandasnya.
(maf)
