Ketua MPR Ingin GBHN Kembali Jadi Landasan Pembangunan di RI
Sabtu, 16 April 2016 - 00:33 WIB
Ketua MPR Ingin GBHN Kembali Jadi Landasan Pembangunan di RI
A
A
A
YOGYAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini banyak anak muda dan masyarakat yang mulai kehilangan identitas ke-Indonesia-an. Celakanya, terjadi ketimpangan pembangunan di tengah pudarnya entitas bangsa.
"Haluan negara itu penting. Rekomendasi MPR salah satunya harus mempunyai haluan negara yang komperhensif," kata Zulkifli di Yogyakarta, Jumat 15 April 2016.
Termasuk kata dia, dalam politik, keamanan, sosial budaya dan pembangunan karakter bangsa maupun wawasan kebangsaan. MPR akan sosialisasi adanya haluan negara ini ke berbagai pihak.
"Harus hati-hati karena bersinggungan dengan konstitusi, langkahnya akan dilakukan seminar-seminar di berbagai kampus," kata Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Selain kampus, pihaknya juga mensosialisasikan kepada kementerian, gubernur dan kepala daerah dan simposium besar. Saat ini sedang sosialisasi konsep Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tersebut yang komperhensif.
"Setelah sosialisasi, baru diputuskan langkahnya. Kita target tahun ini dapat hasil yang bagus, sehingga bisa untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Pasca reformasi, kata pria yang akrab disapa Bang Zul ini, banyak hal yang memprihatinkan, seperti kesenjangan sosial yang tinggi, hilangnya wawasan kebangsaan dan identitas kebangsaan di kalangan anak muda.
Dia mengaku, banyak pihak yang menginginkan haluan negara seperti GBHN. Ada pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Juga, ada rencana pembangunan lima tahun (repelita).
"Kami roadshow ke 50 perguruan tinggi, kepala daerah termasuk di Yogyakarta. Namun untuk pelaksanaannya (haluan negara) tidak dalam pemerintahan sekarang," ungkapnya.
GBHN kata dia, tidak akan diberlakukan untuk pemerintahan sekarang. Tapi, pemerintahan yang akan datang. Haluan negara tersebut bukan hanya mengatur demokrasi semata, tapi menyeluruh, seperti haluan pendidikan, budaya dan identitas negara yang berbasis kedaulatan rakyat.
"Haluan negara itu penting. Rekomendasi MPR salah satunya harus mempunyai haluan negara yang komperhensif," kata Zulkifli di Yogyakarta, Jumat 15 April 2016.
Termasuk kata dia, dalam politik, keamanan, sosial budaya dan pembangunan karakter bangsa maupun wawasan kebangsaan. MPR akan sosialisasi adanya haluan negara ini ke berbagai pihak.
"Harus hati-hati karena bersinggungan dengan konstitusi, langkahnya akan dilakukan seminar-seminar di berbagai kampus," kata Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Selain kampus, pihaknya juga mensosialisasikan kepada kementerian, gubernur dan kepala daerah dan simposium besar. Saat ini sedang sosialisasi konsep Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tersebut yang komperhensif.
"Setelah sosialisasi, baru diputuskan langkahnya. Kita target tahun ini dapat hasil yang bagus, sehingga bisa untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Pasca reformasi, kata pria yang akrab disapa Bang Zul ini, banyak hal yang memprihatinkan, seperti kesenjangan sosial yang tinggi, hilangnya wawasan kebangsaan dan identitas kebangsaan di kalangan anak muda.
Dia mengaku, banyak pihak yang menginginkan haluan negara seperti GBHN. Ada pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Juga, ada rencana pembangunan lima tahun (repelita).
"Kami roadshow ke 50 perguruan tinggi, kepala daerah termasuk di Yogyakarta. Namun untuk pelaksanaannya (haluan negara) tidak dalam pemerintahan sekarang," ungkapnya.
GBHN kata dia, tidak akan diberlakukan untuk pemerintahan sekarang. Tapi, pemerintahan yang akan datang. Haluan negara tersebut bukan hanya mengatur demokrasi semata, tapi menyeluruh, seperti haluan pendidikan, budaya dan identitas negara yang berbasis kedaulatan rakyat.
(maf)
