Soal Perombakan Fraksi, Mahfudz Sindir Gaya Kepemimpinan Elite PKS
Soal Perombakan Fraksi, Mahfudz Sindir Gaya Kepemimpinan Elite PKS
A
A
A
JAKARTA - Perombakan total pimpinan dan keanggotaan komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari Fraksi PKS dinilai sebagai tindakan yang sepihak. Pasalnya, pimpinan fraksi dan anggota tidak dilibatkan oleh DPP PKS sebelum diputuskan untuk dirotasi.
"Rotasi anggota fraksi di AKD itu hal biasa. Yang tidak biasa kali ini ada proses pengambilan keputusannya yang top-down dari DPP tanpa melibatkan pimpinan fraksi. Ini mungkin gaya kepemimpinan baru DPP PKS," ujar Anggota Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4/2016).
Mahfudz berpandangan, semakin dewasanya umur politik PKS seharusnya semakin terbuka dalam proses pengambilan keputusannya. Karena, lanjutnya, Nabi Muhammad SAW saja selalu meminta pendapat dan masukan dari para sahabatnya dalam proses pengambilan keputusan.
"Kan repot kalau searah prosesnya tapi diikat dengan harus taat dan patuh," kata mantan Ketua Komisi I DPR itu.
Mahfudz menjelaskan, dalam rapat pleno fraksi di DPP PKS kemarin, terungkap bahwa pimpinan fraksi tidak dilibatkan sama sekali dalam proses perubahan yang diumumkan itu. Menurutnya, ini bukan kebiasaan yang semestinya di PKS.
"Saya diberi tahu ketua fraksi sebelum keputusan dibacakan. Saya hargai itu," sesalnya.
Karena itu, lanjut Mahfudz, usai pengumuman perombakan fraksi kemarin banyak anggota Fraksi PKS yang meminta agar dilakukan audiensi antara fraksi dengan DPP PKS guna mendapatkan penjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan dalam perombakan fraksi tersebut.
"Orang bisa melihat dengan pergantian ini orang luar bisa melihat bagaimana mekanisme. Kalau pengelolaan partai tertutup, akan berdampak buruk," ujarnya.
Selain itu, Mahfudz juga mempertanyakan pemecatan Fahri sementara Luthfi Hasan Ishaq (LHI) yang melakukan korupsi dan terbukti melakukan tindak pidana bahkan sekarang dipenjara tidak dipecat. Sementara Fahri yang tidak melakukan apa-apa justru dipecat.
"Kalau pertanyaan sih enggak pernah putus-putus, cuma yang berwenang memberikan jawaban ya DPP. Karena pertanyaan masih muncul, artinya belum ada jawaban," tandasnya.
"Rotasi anggota fraksi di AKD itu hal biasa. Yang tidak biasa kali ini ada proses pengambilan keputusannya yang top-down dari DPP tanpa melibatkan pimpinan fraksi. Ini mungkin gaya kepemimpinan baru DPP PKS," ujar Anggota Fraksi PKS Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4/2016).
Mahfudz berpandangan, semakin dewasanya umur politik PKS seharusnya semakin terbuka dalam proses pengambilan keputusannya. Karena, lanjutnya, Nabi Muhammad SAW saja selalu meminta pendapat dan masukan dari para sahabatnya dalam proses pengambilan keputusan.
"Kan repot kalau searah prosesnya tapi diikat dengan harus taat dan patuh," kata mantan Ketua Komisi I DPR itu.
Mahfudz menjelaskan, dalam rapat pleno fraksi di DPP PKS kemarin, terungkap bahwa pimpinan fraksi tidak dilibatkan sama sekali dalam proses perubahan yang diumumkan itu. Menurutnya, ini bukan kebiasaan yang semestinya di PKS.
"Saya diberi tahu ketua fraksi sebelum keputusan dibacakan. Saya hargai itu," sesalnya.
Karena itu, lanjut Mahfudz, usai pengumuman perombakan fraksi kemarin banyak anggota Fraksi PKS yang meminta agar dilakukan audiensi antara fraksi dengan DPP PKS guna mendapatkan penjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan dalam perombakan fraksi tersebut.
"Orang bisa melihat dengan pergantian ini orang luar bisa melihat bagaimana mekanisme. Kalau pengelolaan partai tertutup, akan berdampak buruk," ujarnya.
Selain itu, Mahfudz juga mempertanyakan pemecatan Fahri sementara Luthfi Hasan Ishaq (LHI) yang melakukan korupsi dan terbukti melakukan tindak pidana bahkan sekarang dipenjara tidak dipecat. Sementara Fahri yang tidak melakukan apa-apa justru dipecat.
"Kalau pertanyaan sih enggak pernah putus-putus, cuma yang berwenang memberikan jawaban ya DPP. Karena pertanyaan masih muncul, artinya belum ada jawaban," tandasnya.
(kri)
Explore More