Yusril: Kabinet Jokowi Harus Bersih dari Panama Papers
Selasa, 12 April 2016 - 12:14 WIB
Yusril: Kabinet Jokowi Harus Bersih dari Panama Papers
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berharap Kabinet Kerja Kerja bersih dari orang yang namanya disebut dalam dokumen Panama (Panama Papers).
Menurut dia, apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin melakukan perombakan (reshuffle) maka kabinet ke depan kabinet harus bersih dari orang-orang yang disebut dalam dokumen tersebut.
"Dalam melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini Presiden Jokowi seyogianya membersihkan kabinet dari mereka yang namanya tercantum dalam Panama Papers," tutur Yusril kepada Sindonews, Selasa (12/4/2016).
Menurut Yusril, mereka yang diduga kuat menyembunyikan harta kekayaannya di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak di dalam negeri tidak pantas mengisi deretan kursi kabinet dalam reshuffle.
"Pembersihan ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang ingin mengusut siapa saja WNI yang namanya tercantum dalam Panama Papers," ujarnya.
Menurut Yusril, di luar negeri ada kepala negara yang menyatakan mundur jabatannya setelah namanya tercantum dalam Panama Papers. Dia menilai hal tersebut perlu dicontoh oleh pejabat di dalam negeri. (Baca juga: Respons Jokowi Soal Skandal Panama Papers)
Bahkan kata Yusril, penelusuran sejumlah warga negara yang menjadi klien firma hukum Mossack Fonseca perlu diterapkan kepada kerabat dekat yang diduga telah digunakan oleh pejabat untuk menyembunyikan kekayaannya di luar negeri.
Menurut dia, banyaknya WNI yang tercantum dalam daftar Panama Papers harus menjadi perhatian serius Jokowi. Perhatian itu bisa dilakukan terhadap pejabat yang sudah menjabat maupun sedang menjabat.
"Apalagi nama-nama itu diketahui pasti ada di dalan kabinet. Langkah ini sangat penting untuk menjaga wibawa kabinet dan menjaga wibawa Presiden Jokowi sendiri sebagai pemimpin negara yang jujur dan bersih dari perbuatan tercela," tuturnya.
Menurut dia, apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin melakukan perombakan (reshuffle) maka kabinet ke depan kabinet harus bersih dari orang-orang yang disebut dalam dokumen tersebut.
"Dalam melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini Presiden Jokowi seyogianya membersihkan kabinet dari mereka yang namanya tercantum dalam Panama Papers," tutur Yusril kepada Sindonews, Selasa (12/4/2016).
Menurut Yusril, mereka yang diduga kuat menyembunyikan harta kekayaannya di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak di dalam negeri tidak pantas mengisi deretan kursi kabinet dalam reshuffle.
"Pembersihan ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang ingin mengusut siapa saja WNI yang namanya tercantum dalam Panama Papers," ujarnya.
Menurut Yusril, di luar negeri ada kepala negara yang menyatakan mundur jabatannya setelah namanya tercantum dalam Panama Papers. Dia menilai hal tersebut perlu dicontoh oleh pejabat di dalam negeri. (Baca juga: Respons Jokowi Soal Skandal Panama Papers)
Bahkan kata Yusril, penelusuran sejumlah warga negara yang menjadi klien firma hukum Mossack Fonseca perlu diterapkan kepada kerabat dekat yang diduga telah digunakan oleh pejabat untuk menyembunyikan kekayaannya di luar negeri.
Menurut dia, banyaknya WNI yang tercantum dalam daftar Panama Papers harus menjadi perhatian serius Jokowi. Perhatian itu bisa dilakukan terhadap pejabat yang sudah menjabat maupun sedang menjabat.
"Apalagi nama-nama itu diketahui pasti ada di dalan kabinet. Langkah ini sangat penting untuk menjaga wibawa kabinet dan menjaga wibawa Presiden Jokowi sendiri sebagai pemimpin negara yang jujur dan bersih dari perbuatan tercela," tuturnya.
(dam)
