Reshuffle yang Dinanti-nanti

GOSIP-gosip mengenai reshuffle sahut-menyahut melalui berbagai medium komunikasi yang ada. Berbagai draft komposisi yang selalu dikatakan sebagai bocoran valid dari Istana menyebar lewat obrolan sehari-hari, media konvensional, dan yang paling intens lewat media sosial. Tebak-tebakan komposisi menteri pun bermacam-macam mulai dari yang masuk akal hingga yang tidak masuk akal sama sekali. Bahkan saking banyaknya tebak-tebakan menteri, ada yang berkelakar dengan menyebarkan nama-nama menteri Kabinet Gotong-royong beberapa periode pada masa Orde Baru.

Padahal kita sama-sama tahu, reshuffle itu sangat tidak jelas kapan dilaksanakannya. Pihak Istana pun seperti membiarkan gosip-gosip ini berjalan. Kita pun mafhum gosip-gosip itu bisa menjadi sarana untuk mengetes kondisi politik (testing the water). Jangankan draft menterinya, kapan waktu reshuffle saja tak ada yang benar-benar yakin. Lihat saja, setelah berminggu-minggu gosip reshuffle jilid kedua menguat dan publik sempat dibuat percaya bahwa reshuffle akan dilakukan di rentang akhir pekan lalu, rupanya hal itu berlalu begitu saja. Para menteri pun ketika ditanya baik on the record maupun off the record sama jawabannya: tidak tahu kapan.

Mungkin ini salah satu kelebihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dengan manis mampu membuat rakyat menunggu-nunggu reshuffle sembari secara malu-malu menguatkan sinyal reshuffle. Sementara kita tahu bahwa reshuffle yang digosipkan itu tak kunjung datang sekalipun kita yakin benar reshuffle itu sangat dibutuhkan Jokowi dan tentunya Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK). Publik pun dibuat menanti tak berkesudahan. Namun penantian yang lama akan berguna jika hasilnya bagus. Maka agar penantian itu tak sia-sia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Jokowi dan JK dalam reshuffle kali ini.

Pertama, membangun dream team. Dalam penyusunan Kabinet Kerja serta reshuffle jilid pertama lalu pada 12 Agustus 2015 Jokowi-JK terlihat masih coba-coba dengan pertimbangan masalah konstelasi politik nasional sehingga tidak maksimal menempatkan orang. Sekarang posisi politik Jokowi-JK sudah jauh lebih kuat. Partai pendukungnya sudah sangat banyak. Bahkan saking banyaknya menimbulkan kekhawatiran mengenai bagaimana checks and balances akan berjalan nantinya. Karena kultur politik kita jarang menempatkan partai koalisi pemerintah sebagai pengusung checks and balances yang tegas bagi pemerintah.

Kedua, jangan coba-coba. Selama ini Jokowi-JK terlihat coba-coba dengan penempatan beberapa anggota Kabinet Kerja. Publik misalnya menilai ada beberapa menteri yang sepertinya posisinya terbalik bila dibandingkan dengan menteri lainnya. Dengan segala masalah yang dihadapi sekarang, tentu trial and error sudah seharusnya lama digeser ke tumpukan hal yang harus ditinggalkan.

Ketiga, saatnya konsolidasi. Kita bisa lihat bahwa jelas ada beberapa menteri yang tidak kompak dengan Jokowi sebagai commander in chief negara ini. Padahal, konsep paling dasar dari adanya seorang menteri adalah untuk membantu Presiden menjalankan fungsi eksekutifnya dalam sektor-sektor tertentu. Buat apa punya menteri yang selalu berseberangan dengan sang Presiden. Jika menteri-menteri tipe seperti itu tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin nantinya menteri-menteri lain akan bertindak sama atau bahkan lebih jauh lagi mengusung kepentingan masing-masing.

Keempat, jangan dagang sapi. Ini adalah masalah klasik yang tak kunjung bisa ditemukan solusinya. Jokowi saat ini makin kuat posisinya, ini adalah momen yang tepat untuk meninggalkan politik dagang sapi. Jokowi harus berpikir bukan hanya lima tahun kepemimpinannya dan keinginannya untuk maju lagi pada 2019, tetapi harus mulai berpikir mengenai legacy yang akan ditinggalkannya bagi kehidupan demokrasi negeri ini. Kenaikannya sebagai presiden adalah fenomena demokrasi, akan sangat disayangkan jika ketika menjadi presiden tak mampu menciptakan fenomena positif dalam demokrasi Indonesia.