Seskab Belum Pastikan Jokowi Hadiri Muktamar PPP
Rabu, 06 April 2016 - 15:51 WIB
Seskab Belum Pastikan Jokowi Hadiri Muktamar PPP
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo belum memutuskan untuk menghadiri Muktamar Perdamaian atau Islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan berlangsung pada 8-10 April 2016 di Jakarta.
"Pertimbangan Presiden hadir atau tidak, tentu akan dengar saran dari para pembantu Presiden," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Kantor Sekteriat Negara, Jakarta, Rabu (6/4/2016).
Sebelumya, Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz meminta Jokowi tidak usah menghadiri muktamar. Pada 3 April lalu, Djan mengungkapkan permintaannya itu akan disampaikan melalui surat yang akan dilayangkan kepada Presiden.
Terkait surat tersebut, Pramono menandaskan pemerintah akan mempelajari. Dia kembali menegaskan Presiden belum memutuskan untuk menghadiri acara tersebut. "Demikian, kita lihat Jumat (8 April 2016) Presiden hadir atau enggak," ucapnya.
Dalam konferensi pers di Kantor PPP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada 3 April 2016, Djan Faridz mengaku akan menyurati Presiden Jokowi. Djan meminta Jokowi tidak usah hadir dalam Muktamar itu. "Saya akan mengeluarkan surat resmi kepada Bapak Presiden termasuk Setneg dan Seskab untuk mengkaji ulang jangan sampai Bapak Presiden mendapat informasi yang salah," ucap Djan.
"Pertimbangan Presiden hadir atau tidak, tentu akan dengar saran dari para pembantu Presiden," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Kantor Sekteriat Negara, Jakarta, Rabu (6/4/2016).
Sebelumya, Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz meminta Jokowi tidak usah menghadiri muktamar. Pada 3 April lalu, Djan mengungkapkan permintaannya itu akan disampaikan melalui surat yang akan dilayangkan kepada Presiden.
Terkait surat tersebut, Pramono menandaskan pemerintah akan mempelajari. Dia kembali menegaskan Presiden belum memutuskan untuk menghadiri acara tersebut. "Demikian, kita lihat Jumat (8 April 2016) Presiden hadir atau enggak," ucapnya.
Dalam konferensi pers di Kantor PPP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada 3 April 2016, Djan Faridz mengaku akan menyurati Presiden Jokowi. Djan meminta Jokowi tidak usah hadir dalam Muktamar itu. "Saya akan mengeluarkan surat resmi kepada Bapak Presiden termasuk Setneg dan Seskab untuk mengkaji ulang jangan sampai Bapak Presiden mendapat informasi yang salah," ucap Djan.
(dam)
