Reklamasi Berbau Korupsi
Reklamasi Berbau Korupsi
A
A
A
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak ragu-ragu mengusut tuntas korupsi di balik megaproyek reklamasi Teluk Jakarta yang diyakini nilainya mencapai triliunan rupiah. Lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo ini Kamis, 31 Maret 2016 lalu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 4 orang dan 2 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka adalah Mohamad Sanusi (Ketua Komisi D DPRD DKI) dan Trinanda Prihantoro (karyawan PT Agung Podomoro Land/APL). KPK juga menetapkan Presiden Direktur (Presdir) PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja sebagai tersangka, yang kemudian menyerahkan diri pada Jumat, 1 April 2016 malam.
M Sanusi diduga menerima suap dari Presdir APL Ariesman Widjaja atas Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. KPK kini telah melakukan pengembangan dan kemungkinan akan menetapkan tersangka baru dari pengembangan kasus reklamasi Teluk Jakarta yang sejak awal memicu kontroversi.
Tak hanya itu, Ketua KPK Agus Rahardjo juga akan memeriksa semua pihak yang tahu dan terlibat dalam megaproyek ini. Baik dari DPRD, Pemprov DKI Jakarta, pihak swasta atau siapa saja yang mengetahui masalah ini.
KPK bergerak berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi dalam menangani sebuah kasus korupsi. Apa yang dilakukan KPK saat ini memerlukan perhatian dan dukungan besar dari masyarakat. Kita tahu megaproyek reklamasi Teluk Jakarta pasti melibatkan banyak pihak, bukan hanya oknum di DPRD dan swasta, tapi juga oknum di pihak eksekutif dalam hal ini Pemprov DKI.
Bukan tidak mungkin para pihak ini memiliki akses ekonomi dan politik sehingga berpotensi besar untuk memengaruhi jalannya proses hukum. KPK akan mengalami tekanan-tekanan yang berat dalam pengembangan kasus ini.
Namun tidak ada pilihan lain bagi KPK kecuali membongkar sampai tuntas skandal korupsi di balik megaproyek reklamasi ini. Siapa pun yang terlibat selama memenuhi unsur pelanggaran hukum disertai bukti-bukti yang cukup harus diusut tuntas hingga ke pengadilan. Bahwa di tengah jalan banyak rintangan menghadang, itulah alasan kenapa KPK diberi kewenangan besar untuk membongkar kasus-kasus besar.
Kita menghargai komitmen para pimpinan KPK yang akan fokus pada kasus-kasus korupsi besar, bukan pada kasus-kasus kecil yang heboh saat pemeriksaan. Semakin fokus KPK pada skandal-skandal korupsi kelas kakap, semakin besar pula kemungkinan penyelamatan uang negara yang jadi bancakan para koruptor. Sebenarnya yang paling menakutkan itu adalah korupsi di balik pembuatan kebijakan karena berdampak sangat besar terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Apa yang sedang disidik KPK sekarang tergolong skandal korupsi dari sisi pembuatan kebijakan. Karena itu para pelaku harus dijerat dengan pasal-pasal yang memungkinkan dijatuhkannya hukuman berat. Hukuman berat layak diberikan kepada para pelaku karena daya rusak yang diakibatkan sangat besar. Apalagi korupsi terjadi saat perekonomian nasional sedang mengalami tekanan berat.
Reklamasi Teluk Jakarta dan pembangunan giant sea wall adalah proyek besar yang diharapkan memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga Jakarta. Jika ternyata dalam prosesnya banyak ditemukan penyimpangan seperti halnya yang diusut KPK, pemerintah harus mengambil langkah melakukan evaluasi total.
Kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang bisa menjadi contoh bahwa korupsi selalu menyertai setiap proyek besar. KPK mewanti-wanti agar pemerintah tidak melanjutkan pembangunan proyek Hambalang karena sudah menyeret banyak pihak ke ranah hukum. Jika dihitung tentu besar sekali kerugian negara dalam proyek-proyek yang dikorupsi ramai-ramai oleh para penyelenggara negara beserta pihak-pihak yang ingin mendapatkan untung besar dengan cara tidak terpuji ini.
Ini adalah kasus kesekian kali. Karena itu harus ada efek jera yang nyata dan sungguh-sungguh agar sejumlah megaproyek yang digalakkan pemerintah tidak menjadi sasaran para koruptor. Pembangunan proyek-proyek besar yang menggunakan uang rakyat harus benar-benar dijaga dan dilindungi. KPK hanyalah bagian kecil dari sistem pemberantasan korupsi dan penyelamatan uang negara di samping lembaga penegak hukum lain.
Selama KPK konsisten, fokus, tidak tergoda dan tahan tekanan, rakyat akan mendukung penuh. Kita menunggu dan ikut mengawal KPK membongkar megakorupsi reklamasi Teluk Jakarta hingga tuntas.
Mereka adalah Mohamad Sanusi (Ketua Komisi D DPRD DKI) dan Trinanda Prihantoro (karyawan PT Agung Podomoro Land/APL). KPK juga menetapkan Presiden Direktur (Presdir) PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja sebagai tersangka, yang kemudian menyerahkan diri pada Jumat, 1 April 2016 malam.
M Sanusi diduga menerima suap dari Presdir APL Ariesman Widjaja atas Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. KPK kini telah melakukan pengembangan dan kemungkinan akan menetapkan tersangka baru dari pengembangan kasus reklamasi Teluk Jakarta yang sejak awal memicu kontroversi.
Tak hanya itu, Ketua KPK Agus Rahardjo juga akan memeriksa semua pihak yang tahu dan terlibat dalam megaproyek ini. Baik dari DPRD, Pemprov DKI Jakarta, pihak swasta atau siapa saja yang mengetahui masalah ini.
KPK bergerak berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi dalam menangani sebuah kasus korupsi. Apa yang dilakukan KPK saat ini memerlukan perhatian dan dukungan besar dari masyarakat. Kita tahu megaproyek reklamasi Teluk Jakarta pasti melibatkan banyak pihak, bukan hanya oknum di DPRD dan swasta, tapi juga oknum di pihak eksekutif dalam hal ini Pemprov DKI.
Bukan tidak mungkin para pihak ini memiliki akses ekonomi dan politik sehingga berpotensi besar untuk memengaruhi jalannya proses hukum. KPK akan mengalami tekanan-tekanan yang berat dalam pengembangan kasus ini.
Namun tidak ada pilihan lain bagi KPK kecuali membongkar sampai tuntas skandal korupsi di balik megaproyek reklamasi ini. Siapa pun yang terlibat selama memenuhi unsur pelanggaran hukum disertai bukti-bukti yang cukup harus diusut tuntas hingga ke pengadilan. Bahwa di tengah jalan banyak rintangan menghadang, itulah alasan kenapa KPK diberi kewenangan besar untuk membongkar kasus-kasus besar.
Kita menghargai komitmen para pimpinan KPK yang akan fokus pada kasus-kasus korupsi besar, bukan pada kasus-kasus kecil yang heboh saat pemeriksaan. Semakin fokus KPK pada skandal-skandal korupsi kelas kakap, semakin besar pula kemungkinan penyelamatan uang negara yang jadi bancakan para koruptor. Sebenarnya yang paling menakutkan itu adalah korupsi di balik pembuatan kebijakan karena berdampak sangat besar terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Apa yang sedang disidik KPK sekarang tergolong skandal korupsi dari sisi pembuatan kebijakan. Karena itu para pelaku harus dijerat dengan pasal-pasal yang memungkinkan dijatuhkannya hukuman berat. Hukuman berat layak diberikan kepada para pelaku karena daya rusak yang diakibatkan sangat besar. Apalagi korupsi terjadi saat perekonomian nasional sedang mengalami tekanan berat.
Reklamasi Teluk Jakarta dan pembangunan giant sea wall adalah proyek besar yang diharapkan memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga Jakarta. Jika ternyata dalam prosesnya banyak ditemukan penyimpangan seperti halnya yang diusut KPK, pemerintah harus mengambil langkah melakukan evaluasi total.
Kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang bisa menjadi contoh bahwa korupsi selalu menyertai setiap proyek besar. KPK mewanti-wanti agar pemerintah tidak melanjutkan pembangunan proyek Hambalang karena sudah menyeret banyak pihak ke ranah hukum. Jika dihitung tentu besar sekali kerugian negara dalam proyek-proyek yang dikorupsi ramai-ramai oleh para penyelenggara negara beserta pihak-pihak yang ingin mendapatkan untung besar dengan cara tidak terpuji ini.
Ini adalah kasus kesekian kali. Karena itu harus ada efek jera yang nyata dan sungguh-sungguh agar sejumlah megaproyek yang digalakkan pemerintah tidak menjadi sasaran para koruptor. Pembangunan proyek-proyek besar yang menggunakan uang rakyat harus benar-benar dijaga dan dilindungi. KPK hanyalah bagian kecil dari sistem pemberantasan korupsi dan penyelamatan uang negara di samping lembaga penegak hukum lain.
Selama KPK konsisten, fokus, tidak tergoda dan tahan tekanan, rakyat akan mendukung penuh. Kita menunggu dan ikut mengawal KPK membongkar megakorupsi reklamasi Teluk Jakarta hingga tuntas.
(kur)
Explore More