Reshuffle Kabinet Jilid II Diprediksi Pertengahan April
A
A
A
JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja jilid II kembali mencuat bekalangan ini. Bahkan, isu tersebut kembali menguat.
Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR Dadang Rusdiana mengklaim partai pendukung pemerintah memberikan hak sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutuskan waktu reshuffle Kabinet Kerja jilid II.
"Walau kami prediksikan pertengahan April," kata Dadang saat dihubungi wartawan, Kamis (31/3/2016).
Kendati demikian, dia mengaku belum ada pertemuan intensif di internal partai pendukung pemerintah membahas reshuffle tersebut. "Kami sepakat untuk mendukung sepenuhnya, kapan dan siapa yang di-reshuffle kami serahkan ke presiden," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli enggan untuk berbicara tentang reshuffle. "Itu Presiden Jokowi yang berhak memutuskan," ujar Rizal usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Menteri Sekretaris Negara, Menko Maritim, Rizal Ramli di Kantor Menteri Sekretaris Negara, Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Dia mengatakan, kepercayaan publik telah tumbuh positif setelah reshuffle kabinet pertama. Awalnya, cerita Rizal, diawal pemerintahan Jokowi-JK harapan publik sangatlah kuat.
Namun harapan itu kembali meredup setelah para menteri tidak mampu mengimplementasikan perintah Presiden selama 10 bulan."Untung ketolong dengan gaya kepemimpinan Jokowi yang decisive (tegas)," ungkapnya.
Menurut Rizal, untuk menjaga tren positif dari pemerintahan Jokowi pasca reshuffle Kabinet Kerja jilid pertama maka seluruh anggota kabinet harus sejalan dengan perintah Presiden. Tren itu, kata dia, harus dijaga.
"Momentum untuk recovery (perbaikan) yang harus dilanjutkan supaya tahun 2016 benar-benar menjadi tahun percepatan ekonomi dan untuk itu perlu tim yang solid, tim yang satu garis dengan presiden, dan itu penting sekali," tuturnya.
Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR Dadang Rusdiana mengklaim partai pendukung pemerintah memberikan hak sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutuskan waktu reshuffle Kabinet Kerja jilid II.
"Walau kami prediksikan pertengahan April," kata Dadang saat dihubungi wartawan, Kamis (31/3/2016).
Kendati demikian, dia mengaku belum ada pertemuan intensif di internal partai pendukung pemerintah membahas reshuffle tersebut. "Kami sepakat untuk mendukung sepenuhnya, kapan dan siapa yang di-reshuffle kami serahkan ke presiden," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli enggan untuk berbicara tentang reshuffle. "Itu Presiden Jokowi yang berhak memutuskan," ujar Rizal usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Menteri Sekretaris Negara, Menko Maritim, Rizal Ramli di Kantor Menteri Sekretaris Negara, Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Dia mengatakan, kepercayaan publik telah tumbuh positif setelah reshuffle kabinet pertama. Awalnya, cerita Rizal, diawal pemerintahan Jokowi-JK harapan publik sangatlah kuat.
Namun harapan itu kembali meredup setelah para menteri tidak mampu mengimplementasikan perintah Presiden selama 10 bulan."Untung ketolong dengan gaya kepemimpinan Jokowi yang decisive (tegas)," ungkapnya.
Menurut Rizal, untuk menjaga tren positif dari pemerintahan Jokowi pasca reshuffle Kabinet Kerja jilid pertama maka seluruh anggota kabinet harus sejalan dengan perintah Presiden. Tren itu, kata dia, harus dijaga.
"Momentum untuk recovery (perbaikan) yang harus dilanjutkan supaya tahun 2016 benar-benar menjadi tahun percepatan ekonomi dan untuk itu perlu tim yang solid, tim yang satu garis dengan presiden, dan itu penting sekali," tuturnya.
(dam)