Pemerintah RI Ogah Turuti Permintaan Kelompok Abu Sayyaf

Kamis, 31 Maret 2016 - 15:29 WIB
Pemerintah RI Ogah Turuti...
Pemerintah RI Ogah Turuti Permintaan Kelompok Abu Sayyaf
A A A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia sedang berkoordinasi dengan Otoritas Filipina untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang ditawan kelompok Abu Sayyaf.

Pemerintah menegaskan tidak akan mau ditekan oleh kelompok milisi tersebut. Apalagi memberikan uang tebusan sebesar 50 juta peso atau Rp15 miliar seperti yang diminta mereka.

"Yang jelas pemerintah tidak mau ditekan siapapun. Apalagi ini oleh para perampok, milisi atau siapapun," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (31/3/2016). (Baca juga: Pemerintah RI Jangan Mau Didikte Kelompok Abu Sayyaf)

Pramono menjelaskan, pemerintah telah menginstruksikan jajaran TNI-Polri untuk membebaskan para sandera dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina.

"Pemerintah tidak mau ditekan siapapun dan pemerintah tidak mau karena hal itu kemudian harus membayar 50 juta peso seperti yang diminta, enggak," kata Pramono.

Kelompok Abu Sayyaf menawan 10 WNI sejak Sabtu 26 Maret 2016 setelah membajak kapal Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 di perairan Languyan, Filipina. Kedua kapal itu bertolak dari Banjarmasin menuju Filipina membawa batu bara.
(dam)
Berita Terkait
Mahasiswa Gelar Aksi...
Mahasiswa Gelar Aksi Solidaritas Mengecam Terorisme
Konflik Berpotensi Jadi...
Konflik Berpotensi Jadi Pemicu Aksi Terorisme
Bos MI5: 31 Rencana...
Bos MI5: 31 Rencana Teror Tahap Akhir Digagalkan dalam 4 Tahun di Inggris
Resmi Ditahan, Munarman...
Resmi Ditahan, Munarman Kini Boleh Dikunjungi Kuasa Hukum
Cegah Terorisme, Masyarakat...
Cegah Terorisme, Masyarakat Harus Peka Lingkungan Sekitar
Moeldoko Minta Jangan...
Moeldoko Minta Jangan Pernah Lupakan Aksi Terorisme
Berita Terkini
Kejagung Limpahkan 11...
Kejagung Limpahkan 11 Tersangka Kasus Korupsi Ekspor CPO ke Jaksa Penuntut Umum
Kejagung Geledah 6 Lokasi...
Kejagung Geledah 6 Lokasi terkait Korupsi MBG, Sasar Kantor dan Rumah Tersangka di Jakarta hingga Bandung
Kepala BGN Nanik Deyang...
Kepala BGN Nanik Deyang Pastikan Anak Orang Kaya Tak Akan Dapat MBG Lagi
KPK: Bupati Muara Enim...
KPK: Bupati Muara Enim Suap ASN BPK demi Pertahankan Opini WTP
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved