Pemerintah RI Ogah Turuti Permintaan Kelompok Abu Sayyaf

JAKARTA - Pemerintah Indonesia sedang berkoordinasi dengan Otoritas Filipina untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang ditawan kelompok Abu Sayyaf.

Pemerintah menegaskan tidak akan mau ditekan oleh kelompok milisi tersebut. Apalagi memberikan uang tebusan sebesar 50 juta peso atau Rp15 miliar seperti yang diminta mereka.

"Yang jelas pemerintah tidak mau ditekan siapapun. Apalagi ini oleh para perampok, milisi atau siapapun," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (31/3/2016). (Baca juga: Pemerintah RI Jangan Mau Didikte Kelompok Abu Sayyaf)

Pramono menjelaskan, pemerintah telah menginstruksikan jajaran TNI-Polri untuk membebaskan para sandera dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina.

"Pemerintah tidak mau ditekan siapapun dan pemerintah tidak mau karena hal itu kemudian harus membayar 50 juta peso seperti yang diminta, enggak," kata Pramono.

Kelompok Abu Sayyaf menawan 10 WNI sejak Sabtu 26 Maret 2016 setelah membajak kapal Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 di perairan Languyan, Filipina. Kedua kapal itu bertolak dari Banjarmasin menuju Filipina membawa batu bara.