Sesepuh PPP Desak Muktamar Islah Segera Dilakukan
Minggu, 27 Maret 2016 - 18:05 WIB
Sesepuh PPP Desak Muktamar Islah Segera Dilakukan
A
A
A
JAKARTA - Para sesepuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak dua kubu yang berseteru terkait pengurusan DPP partai Kakbah segera melakukan islah. Hal itu demi kebaikan masa depan partai yang identik dengan warna hijau ini
"Islah seutuhnya hanya dapat dilakukan melalui Muktamar VIII untuk islah, sebagai forum tertinggi kedaulatan anggota partai," ujar salah satu Sesepuh PPP Bachtiar Chamsyah dalam konferensi pers bersama sesepuh PPP bertema 'Merajut Islah Seutuhnya' di Senayan, Jakarta, Minggu (27/3/2016).
Mantan ketua umum PPP ini melanjutkan, Muktamar VIII Islah hendaknya dilaksanakan oleh kepanitiaan yang terdiri atas dua kubu yang berseteru. Namun, panitia harus diisi orang-orang yang menjadi pengurus PPP hasil Muktamar Bandung.
"Penyelesaian yang ada pada perselisihan PPP, ada kubu Surabaya ada Jakarta. Dan kemudian Menkumham berdasarkan hukum, kembali ke pengurusan Bandung. Bagi kami, satu-satunya cara, untuk menyelesaikan silang pendapat, adalah dengan menyelesaikan lewat muktamar. Itu adalah alat penyelesaian islah seutuhnya, yaitu Muktamar VIII," jelas Bachtiar.
Pada pertemuan kali ini, dirinya dan para sesepuh PPP meminta Muktamar VIII bisa segera dilaksanakan. Tujuannya agar perbedaan yang selama ini terjadi bisa segera dituntaskan.
"Kami berharap April bisa dilakukan. Kami berharap, Bapak Presiden bisa membuka Muktamar ini, kemungkinan bersedia. Cuma waktu aja ya, bisa diatur," pungkas Bachtiar.
PILIHAN:
Alasan Utama Pejabat Negara Wajib Laporkan LHKPN
Ini Poin-poin yang Akan Dibahas di Rapimnas II PAN
"Islah seutuhnya hanya dapat dilakukan melalui Muktamar VIII untuk islah, sebagai forum tertinggi kedaulatan anggota partai," ujar salah satu Sesepuh PPP Bachtiar Chamsyah dalam konferensi pers bersama sesepuh PPP bertema 'Merajut Islah Seutuhnya' di Senayan, Jakarta, Minggu (27/3/2016).
Mantan ketua umum PPP ini melanjutkan, Muktamar VIII Islah hendaknya dilaksanakan oleh kepanitiaan yang terdiri atas dua kubu yang berseteru. Namun, panitia harus diisi orang-orang yang menjadi pengurus PPP hasil Muktamar Bandung.
"Penyelesaian yang ada pada perselisihan PPP, ada kubu Surabaya ada Jakarta. Dan kemudian Menkumham berdasarkan hukum, kembali ke pengurusan Bandung. Bagi kami, satu-satunya cara, untuk menyelesaikan silang pendapat, adalah dengan menyelesaikan lewat muktamar. Itu adalah alat penyelesaian islah seutuhnya, yaitu Muktamar VIII," jelas Bachtiar.
Pada pertemuan kali ini, dirinya dan para sesepuh PPP meminta Muktamar VIII bisa segera dilaksanakan. Tujuannya agar perbedaan yang selama ini terjadi bisa segera dituntaskan.
"Kami berharap April bisa dilakukan. Kami berharap, Bapak Presiden bisa membuka Muktamar ini, kemungkinan bersedia. Cuma waktu aja ya, bisa diatur," pungkas Bachtiar.
PILIHAN:
Alasan Utama Pejabat Negara Wajib Laporkan LHKPN
Ini Poin-poin yang Akan Dibahas di Rapimnas II PAN
(kri)
