PKB Bantah Intervensi Rekrutmen Pendamping Desa

Sabtu, 26 Maret 2016 - 22:43 WIB
PKB Bantah Intervensi...
PKB Bantah Intervensi Rekrutmen Pendamping Desa
A A A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR Ida Fauziyah menilai rekrutmen pendamping desa sudah sesuai prosedur dan dilaksanakan secara profesional.

Dia menegaskan tidak benar isu yang menyebut ada upaya politisasi kegiatan rekrutmen pendamping desa oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Saya berharap semua pihak tidak berpikir negatif tentang rekrutmen pendamping desa. Perintah partai jelas agar semua menteri dari PKB bekerja secara profesional dan mengedepankan kepentingan rakyat dan negara," tutur Ida kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/3/2016).

Ida secara tegas membantah tudingan adanya politisasi terkait kegiatan rekrutmen pendamping desa. "Sudah ada aturan mainnya terkait rekrutmen pendamping desa itu. Apalagi rekrutmen pendamping desa adalah amanah dari UU Desa yang kita tahu dilaksanakan sepenuhnya secara transparan oleh Kementerian Desa PDTT," kata Ida.

Ida menegaskan PKB sama sekali tidak ikut campur dalam kegiatan rekrutmen pendamping desa. "PKB tidak ikut-ikut, apalagi mempolitisasi segala. Jadi, kalau ada tudingan PKB melakukan campur tangan, intervensi dan mempolitisasi kegiatan rekrutmen pendamping desa, itu tidak benar," ujar Ida.

Ida menambahkan adalah hal tidak mungkin dan tidak elok apabila PKB masuk ke wilayah kerja sebuah kementerian.

"Kami memahami dan menghargai sebuah kebijakan yang dilakukan oleh sebuah kementerian. Partai manapun tidak bisa mengintervensi, campur tangan atau mempolitisasinya," tutur Ida.

Selaku Ketua Fraksi PKB DPR, Ida berharap program pembangunan desa akan berjalan baik dan memberikan hasil maksimal bagi kemajuan desa.

Dia berharap para pendamping bekerja dengan tenang dan bisa melakukan kreasi-kreasi yang dibutuhkan bagi kemajuan desa, tanpa terganggu isu-isu negatif.

"Terus terang saya khawatir dengan isu-isu yang berkembang justru akan mengganggu konsentrasi kita untuk membangun desa yang sudah lama kita idam-idamkan," tuturnya.


PILIHAN:

Usulan Bangun Perpustakaan DPR Dinilai Janggal
(dam)
Berita Terkait
Peruri dan Kemendes...
Peruri dan Kemendes PDT Bersinergi: Percepatan Digitalisasi Desa Kini di Ujung Jari!
Kolaborasi Astra-Kemendes...
Kolaborasi Astra-Kemendes PDT Perkuat Peran Desa sebagai Fondasi Pembangunan Nasional
Mendes PDT: Inovasi...
Mendes PDT: Inovasi Pengelolaan Sampah Wujudkan Desa Hijau Mandiri
Wamendes PDT: Digitalisasi...
Wamendes PDT: Digitalisasi Desa Kunci Indonesia Berdaya Saing di Era Global
Dorong Percepatan Koperasi...
Dorong Percepatan Koperasi Desa Merah Putih di Majalengka, Mendes PDT: Target 80.000
Memantapkan Program...
Memantapkan Program Kampung Industri, Kemendes PDT dan Asprindo Teken Kerja Sama
Berita Terkini
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Imigrasi Nonaktifkan...
Imigrasi Nonaktifkan Pejabat yang Diperiksa KPK, Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Infografis
Pemerintah dan DPR Setujui...
Pemerintah dan DPR Setujui Bahas Revisi Undang-undang Desa
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved