Soal Proyek Hambalang, Ini Saran KPK kepada Pemerintah
Selasa, 22 Maret 2016 - 18:15 WIB
Soal Proyek Hambalang, Ini Saran KPK kepada Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan proyek pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa barat dilanjutkan.
Akan tetapi, KPK mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai hal terlebih dahulu sebelum melanjutkan proyek tersebut.
"Proyek Hambalang tidak dalam status penyitaan oleh pihak KPK. Pemerintah boleh melanjutkan proyek tersebut dengan catatan pemerintah harus terlebih dahulu melakukan kajian risiko secara menyeluruh dengan instansi atau badan independen agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan," tutur Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (22/3/2016).
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, institusinya belum menentukan langkah-langkah untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan korupsi yang bisa saja terulang.
"Belum spesifik sampai ke arah sana, KPK saat ini dalam posisi menyarankan seperti yang disampaikan oleh pimpinan tadi," ujar Priharsa saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (22/3/2016).
Seperti diketahui, kelanjutan proyek pembangunan sarana olahraga itu dihentikan sejak beberapa tahun lalu. Proyek yang berdiri di atas lahan seluas 32 hektare itu mangkrak setelah KPK menemukan adanya korupsi terkait pelaksanaan proyek tersebut.
Pada Jumat 18 Maret lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi langsung proyek tersebut. Dia datang bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Pemuda Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Presiden Joko Widodo berencana untuk menkembali proyek tersebut. Hal itu diungkapkan Jokowi saat mengunjungi Hambalang, Jumat 18 Maret 2016.
"Proyek ini sudah menghabiskan anggaran triliunan dan perlu keputusan secepatnya. Karena yang paling penting penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ dan arahnya akan ke sana. Apapun ini menghabiskan anggaran triliunan," kata Jokowi saat meninjau.
PILIHAN:
KPK Panggil Direktur Personalia Pelindo II
Akan tetapi, KPK mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai hal terlebih dahulu sebelum melanjutkan proyek tersebut.
"Proyek Hambalang tidak dalam status penyitaan oleh pihak KPK. Pemerintah boleh melanjutkan proyek tersebut dengan catatan pemerintah harus terlebih dahulu melakukan kajian risiko secara menyeluruh dengan instansi atau badan independen agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan," tutur Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (22/3/2016).
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, institusinya belum menentukan langkah-langkah untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan korupsi yang bisa saja terulang.
"Belum spesifik sampai ke arah sana, KPK saat ini dalam posisi menyarankan seperti yang disampaikan oleh pimpinan tadi," ujar Priharsa saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (22/3/2016).
Seperti diketahui, kelanjutan proyek pembangunan sarana olahraga itu dihentikan sejak beberapa tahun lalu. Proyek yang berdiri di atas lahan seluas 32 hektare itu mangkrak setelah KPK menemukan adanya korupsi terkait pelaksanaan proyek tersebut.
Pada Jumat 18 Maret lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi langsung proyek tersebut. Dia datang bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Pemuda Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Presiden Joko Widodo berencana untuk menkembali proyek tersebut. Hal itu diungkapkan Jokowi saat mengunjungi Hambalang, Jumat 18 Maret 2016.
"Proyek ini sudah menghabiskan anggaran triliunan dan perlu keputusan secepatnya. Karena yang paling penting penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ dan arahnya akan ke sana. Apapun ini menghabiskan anggaran triliunan," kata Jokowi saat meninjau.
PILIHAN:
KPK Panggil Direktur Personalia Pelindo II
(dam)
