Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Komnas HAM Dorong Obama Buka Dokumen Terkait Peristiwa 1965
Komnas HAM Dorong Obama Buka Dokumen Terkait Peristiwa 1965
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong Presiden Amerika Serikat Barack Obama bersedia membeberkan sejumlah dokumen yang terkait dengan kasus pelanggaran HAM berat tahun 1965. Dokumen yang dimiliki Amerika itu dianggap penting untuk mengungkap kebenaran atas peristiwa 1965.
Komisioner Komnas HAM Nurkhoiron mengaku telah menyambangi Departemen Luar Negeri Amerika pada pekan lalu. Selama lima hari di sana, dia menemui sejumlah pejabat Amerika.
"Kita mendorong kepada Obama untuk berkomitmen dengan Undang-undang di Amerika Serikat soal keterbukaan informasi," ujar Nurkhoiron saat berbincang dengan Sindonews melalui telepon, Rabu 16 Maret 2016.
Salah satu manfaat dokumen Amerika itu untuk membuktikan benar tidaknya kabar yang menyebut keterlibatan Central Intelligence Agency (CIA) dalam kasus 1965.
"Kalau pemerintah Amerika Serikat berkomitmen dengan itu, itu akan menguntungkan kedua belah pihak, maupun Indonesia yang saat ini sedang proses membahas penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dokumen itu kan menambah informasi," katanya.
Di samping itu, dokumen yang dimiliki Amerika itu juga untuk menjawab misteri selama ini tentang kasus 1965. "Ada banyak teori yang mengatakan itu datangnya Soeharto, ada yang mengatakan PKI, ada juga Soekarno, itu kan misteri jadinya," tuturnya.
Nurkhoiron mengungkapkan, langkah dirinya melayangkan surat resmi ke Obama melalui Departemen Luar Negeri Amerika itu atas permintaan para keluarga korban 1965. Selain Amerika, Komnas HAM juga berencana meminta sejumlah dokumen berkaitan kasus 1965 kepada Jepang, Australia dan Inggris.
"Banyak yang menginginkan seluruh dokumen yang berkaitan 1965 dibuka, bukan hanya di Amerika, juga negara-negara yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam perang pasca hubungan perang dingin, yang terkait dengan antikomunisme, Inggris, Jepang, Australia, kita ingin tahu apa yang terjadi dalam peristiwa 1965," tuturnya.
PILIHAN:
Jaksa Agung Siap Wakili Pemerintah Ladeni Gugatan PPP Djan Faridz
Jamaluddin Bela Cak Imin Soal Permintaan Uang Rp400 Juta
Komisioner Komnas HAM Nurkhoiron mengaku telah menyambangi Departemen Luar Negeri Amerika pada pekan lalu. Selama lima hari di sana, dia menemui sejumlah pejabat Amerika.
"Kita mendorong kepada Obama untuk berkomitmen dengan Undang-undang di Amerika Serikat soal keterbukaan informasi," ujar Nurkhoiron saat berbincang dengan Sindonews melalui telepon, Rabu 16 Maret 2016.
Salah satu manfaat dokumen Amerika itu untuk membuktikan benar tidaknya kabar yang menyebut keterlibatan Central Intelligence Agency (CIA) dalam kasus 1965.
"Kalau pemerintah Amerika Serikat berkomitmen dengan itu, itu akan menguntungkan kedua belah pihak, maupun Indonesia yang saat ini sedang proses membahas penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dokumen itu kan menambah informasi," katanya.
Di samping itu, dokumen yang dimiliki Amerika itu juga untuk menjawab misteri selama ini tentang kasus 1965. "Ada banyak teori yang mengatakan itu datangnya Soeharto, ada yang mengatakan PKI, ada juga Soekarno, itu kan misteri jadinya," tuturnya.
Nurkhoiron mengungkapkan, langkah dirinya melayangkan surat resmi ke Obama melalui Departemen Luar Negeri Amerika itu atas permintaan para keluarga korban 1965. Selain Amerika, Komnas HAM juga berencana meminta sejumlah dokumen berkaitan kasus 1965 kepada Jepang, Australia dan Inggris.
"Banyak yang menginginkan seluruh dokumen yang berkaitan 1965 dibuka, bukan hanya di Amerika, juga negara-negara yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam perang pasca hubungan perang dingin, yang terkait dengan antikomunisme, Inggris, Jepang, Australia, kita ingin tahu apa yang terjadi dalam peristiwa 1965," tuturnya.
PILIHAN:
Jaksa Agung Siap Wakili Pemerintah Ladeni Gugatan PPP Djan Faridz
Jamaluddin Bela Cak Imin Soal Permintaan Uang Rp400 Juta
(kri)
Explore More