Jokowi Akan Terima Kunjungan Purnawirawan dan Veteran
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini dijadwalkan akan menerima Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (15/3/2016).
Dari informasi yang diperoleh Sindonews, pertemuan antara Presiden bersama purnawirawan ABRI dan Legiun Veteran akan dilakukan sekira pukul 09.00 WIB.
Kemudian pada pukul 10.00 WIB, Presiden dijadwalkan akan menjamu tamu Kehormatan Delegasi Kerajaan Belgia dipimpin HRH. Princess Astrid, Her Royal Highness Princess of the Kingdom of Belgium.
Pada siang harinya, sekira pukul 14.00 WIB, mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menggelar rapat terbatas (Ratas) tentang Harmonisasi Peraturan Perizinan Terkait Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan dan Izin Gangguan.
Berikutnya, Presiden dijadwalkan akan menggelar ratas berkaitan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
PILIHAN:
KPK Sebut Verifikasi Harta Kekayaan Pejabat Bakal Ketat
Dari informasi yang diperoleh Sindonews, pertemuan antara Presiden bersama purnawirawan ABRI dan Legiun Veteran akan dilakukan sekira pukul 09.00 WIB.
Kemudian pada pukul 10.00 WIB, Presiden dijadwalkan akan menjamu tamu Kehormatan Delegasi Kerajaan Belgia dipimpin HRH. Princess Astrid, Her Royal Highness Princess of the Kingdom of Belgium.
Pada siang harinya, sekira pukul 14.00 WIB, mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menggelar rapat terbatas (Ratas) tentang Harmonisasi Peraturan Perizinan Terkait Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan dan Izin Gangguan.
Berikutnya, Presiden dijadwalkan akan menggelar ratas berkaitan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
PILIHAN:
KPK Sebut Verifikasi Harta Kekayaan Pejabat Bakal Ketat
(dam)