Menteri Ribut, Jokowi Disarankan Bentuk Regulasi Etik Kabinet
Sabtu, 05 Maret 2016 - 13:25 WIB
Menteri Ribut, Jokowi Disarankan Bentuk Regulasi Etik Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan membentuk regulasi menyangkut kode etik yang mengatur peran dan sikap para anggota kabinet. Regulasi ini perlu akibat keributan yang terjadi antar menteri.
Mantan Deputi Bidang Politik Wakil Presiden, Djohermansyah Johan mencontohkan salah satu poin kode etik adalah jika ada keputusan pemerintah yang belum final, para menteri hanya boleh menyampaikan argumen pribadi, namun tidak diperkenankan menyerang pendapat menteri lain.
"Perlu kode etik yang dibuat tertulis, karena aktor-aktor yang berselisih ini tidak paham pemerintahan, tidak tahu etika, maka perlu code of conduct," ujar Djohermansyah, dalam acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3/2016).
Dia menjelaskan, kode etik tersebut berfungsi untuk mengawasi para menteri, agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Lanjutnya, kode etik juga harus memuat sanksi bagi anggota kabinet yang melanggar kode etik.
Misalnya, kata dia, sanksi ringan berupa teguran, hingga sanksi berat berupa pergantian komposisi kabinet atau reshuffle. "Perselisihan terbuka bisa rusak kepercayaan publik terhadap presiden. Wibawa presiden bisa tercoreng," jelasnya.
Baca: Fadli Zon Sindir Jokowi: Jadilah Presiden Benaran.
Mantan Deputi Bidang Politik Wakil Presiden, Djohermansyah Johan mencontohkan salah satu poin kode etik adalah jika ada keputusan pemerintah yang belum final, para menteri hanya boleh menyampaikan argumen pribadi, namun tidak diperkenankan menyerang pendapat menteri lain.
"Perlu kode etik yang dibuat tertulis, karena aktor-aktor yang berselisih ini tidak paham pemerintahan, tidak tahu etika, maka perlu code of conduct," ujar Djohermansyah, dalam acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3/2016).
Dia menjelaskan, kode etik tersebut berfungsi untuk mengawasi para menteri, agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Lanjutnya, kode etik juga harus memuat sanksi bagi anggota kabinet yang melanggar kode etik.
Misalnya, kata dia, sanksi ringan berupa teguran, hingga sanksi berat berupa pergantian komposisi kabinet atau reshuffle. "Perselisihan terbuka bisa rusak kepercayaan publik terhadap presiden. Wibawa presiden bisa tercoreng," jelasnya.
Baca: Fadli Zon Sindir Jokowi: Jadilah Presiden Benaran.
(kur)
