Beberapa Jajaran PPP Datangi KPK Pertanyakan SDA

Jum'at, 04 Maret 2016 - 21:38 WIB
Beberapa Jajaran PPP...
Beberapa Jajaran PPP Datangi KPK Pertanyakan SDA
A A A
JAKARTA - Beberapa pegurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Bandung mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menanyakan hak dan batasan ketua umumnya Suryadharma Ali terkait keberadaannya sebagai tahanan KPK.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP hasil Muktamar Bandung, Hasan Husaeri Lubis menanyakan ke KPK mengenai surat yang ditandatangani Suryadharma Ali tanggal 25 Februari dan 29 Februari 2016.

"Ini yang kami tanyakan ke KPK, apakah tahanan itu bisa leluasa mengadakan rapat yang kuorum minimal 28 orang," ujar Hasan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/3/2016).

Menurutnya, surat yang dikeluarkan SDA cacat formil dan materiil, sehingga dianggap tidak pernah ada. Surat-surat tersebut keluar tanpa sepengetahuan pimpinan KPK," tandasnya.

Rombongan PPP itu diterima penanggungjawab cabang Rumah Tahanan (Rutan), M Munir dan bagian Humas KPK.

Baca: Kubu Romi Sikapi Dingin Usulan Islah SDA.
(kur)
Berita Terkait
PPP Bertekad Jadikan...
PPP Bertekad Jadikan Kader sebagai Wapres Seperti Hamzah Haz, Pengamat: Harus Punya Tokoh Hebat
Dian Prasetio Dipercaya...
Dian Prasetio Dipercaya DPP PPP untuk Rangkul UMKM, Petani, dan Nelayan
Selamatkan PPP, FKPP...
Selamatkan PPP, FKPP Desak DPP Tindak Tegas Kader Pemecah Belah Partai
Jelang Muktamar, PPP...
Jelang Muktamar, PPP Buka Peluang Munculnya Figur Baru
Nama RTQ Tak Masuk Struktur...
Nama RTQ Tak Masuk Struktur Pimpinan Usulan Formatur DPC PPP Makassar
7 Fraksi PPP di Parlemen...
7 Fraksi PPP di Parlemen se-Sulsel Dapat Hak Suara di Muktamar IX
Berita Terkini
Menhan Jepang Temui...
Menhan Jepang Temui Presiden Prabowo di Kertanegara, Penguatan Kerja Sama Pertahanan Dibahas
Kritik Menggema Jelang...
Kritik Menggema Jelang Muktamar, Warga NU Depok Soroti Tata Kelola PBNU
BPJS Kesehatan Pastikan...
BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Peserta Tanpa Diskriminasi
MBG Perlu Dilanjutkan...
MBG Perlu Dilanjutkan dengan Evaluasi, Perbaikan Tata Kelola, dan Efisiensi Anggaran
Demonstrasi Ketidakpastian...
Demonstrasi Ketidakpastian Hukum dalam Penanganan Perkara dr Tifa dan Roy Suryo pada Polemik Ijazah Joko Widodo
Harga Pertamax Naik,...
Harga Pertamax Naik, Pengamat UGM: Tak Bisa Ditahan Lagi Pemerintah
Infografis
7 Kapolda Jebolan Akpol...
7 Kapolda Jebolan Akpol 1994, Ada Mantan Direktur KPK
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved