Golkar Batal Gelar Munas, Tapi Munaslub
Kamis, 03 Maret 2016 - 00:36 WIB
Golkar Batal Gelar Munas, Tapi Munaslub
A
A
A
DEPOK - Pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar pada April 2016 mendatang yang sebelumnya dikatakan sebagai Musyawarah Basional (Munas) menjadi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Hal itu karena Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi yang diajukan Partai Golkar hasil Munas Jakarta kepemimpinan Agung Laksono.
Sekretaris jenderal Partai Golkar hasil Munas Riau maupun Bali Idrus Marham mengatakan, penyelenggara Munaslub April mendatang adalah kepengurusan hasil Munas Bali.
"Munaslub lah, hasilnya melanjutkan masa bhakti kepengurusan Munas Bali," kata Idrus Marham di acara syukuran putusan MA, kediaman Nurdin Halid, Perumahan Raffles Hills Cibubur, Depok, Rabu malam (2/3/2016).
Hal senada dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Nurdin Halid. Dia mengatakan, putusan MA itu sebagai bantahan atas tudingan selama ini yang menilai penyelenggaraan Munas Bali tidak demokratis.
Dirinya juga menjelaskan, rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin 26 Januari 2016 lalu juga memutuskan penyelenggaraan Munaslub, bukan Munas gelaran lima tahunan.
"Munaslub tetap jalan, tapi dasarnya Munas Bali, karena Munas Bali yang sah," tutur Nurdin.
Dia berpendapat, jika penyelenggara Munaslub dari kepengurusan Munas Riau, rawan digugat oleh pihak yang tak menerima hasil Munaslub nantinya.
"Tapi, bisa juga enggak terjadi Munaslub, kalau pemerintah menetapkan Munas Bali sebagai pengurus yang sah, setelah putusan MA," pungkasnya.
Hal itu karena Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi yang diajukan Partai Golkar hasil Munas Jakarta kepemimpinan Agung Laksono.
Sekretaris jenderal Partai Golkar hasil Munas Riau maupun Bali Idrus Marham mengatakan, penyelenggara Munaslub April mendatang adalah kepengurusan hasil Munas Bali.
"Munaslub lah, hasilnya melanjutkan masa bhakti kepengurusan Munas Bali," kata Idrus Marham di acara syukuran putusan MA, kediaman Nurdin Halid, Perumahan Raffles Hills Cibubur, Depok, Rabu malam (2/3/2016).
Hal senada dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Nurdin Halid. Dia mengatakan, putusan MA itu sebagai bantahan atas tudingan selama ini yang menilai penyelenggaraan Munas Bali tidak demokratis.
Dirinya juga menjelaskan, rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin 26 Januari 2016 lalu juga memutuskan penyelenggaraan Munaslub, bukan Munas gelaran lima tahunan.
"Munaslub tetap jalan, tapi dasarnya Munas Bali, karena Munas Bali yang sah," tutur Nurdin.
Dia berpendapat, jika penyelenggara Munaslub dari kepengurusan Munas Riau, rawan digugat oleh pihak yang tak menerima hasil Munaslub nantinya.
"Tapi, bisa juga enggak terjadi Munaslub, kalau pemerintah menetapkan Munas Bali sebagai pengurus yang sah, setelah putusan MA," pungkasnya.
(sms)
