Fadli Zon Tak Ingin Pemerintah Adopsi Internal Security Act

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak sepakat jika pemerintah mengadopsi Undang-undang Keamanan ‎Dalam Negeri atau Internal Security Act (ISA) seperti di Malaysia dan Singapura dalam upaya penguatan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Fadli berpendapat, jika upaya penguatan pemberantasan tindak pidana terorisme nantinya kembali pada zaman‎ Orde Baru atau cenderung menyerupai ISA di Malaysia dan Singapura, akan terjadi kemunduran dalam penegakan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

"Nanti ini akan dijadikan alat orang kumpul-kumpul, main tangkap saja. Karena ada indikasi dia sedang merancang satu tindak terorisme ini akan terjadi abuse of power," ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Maka itu, menurut dia, perlu dicermati bersama jika pemerintah ingin mengadopsi ISA atau kembali ke zaman Orba dalam upaya penguatan pemberantasan tindak pidana terorisme‎.

"Kecuali memang kalau orang itu melakukan tindakan terorisme. Tindakan preventif itu kan dilakukan oleh George Bush dengan mengorbankan HAM."

"Banyak orang tak bersalah termasuk wartawan Aljazirah bertahun-tahun di Guantanamo itu karena kebijakan preventive action, main tangkap-tangkap dulu, nanti urusan belakangan, ini membahayakan, itu akan menimbulkan teroris-teroris baru," jelasnya.

Fadli yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan‎, penanggulangan dan pemberantasan terorisme masalahnya pada implementasi. "Bukan pada level kebijakan di undang-undang," imbuhnya.

PILIHAN:
Kantornya Digeledah KPK, Ini Respons Mendagri

KPK Geledah Kemendagri Ungkap Dugaan Korupsi di IPDN