PBNU Setuju Dana UNDP untuk Kampanye LGBT Ditolak
Rabu, 24 Februari 2016 - 00:43 WIB
PBNU Setuju Dana UNDP untuk Kampanye LGBT Ditolak
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Syiraj mengamini pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ihwal permintaan untuk menghentikan program dukungan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia
"Saya setuju Pak JK yang menolak (dana UNDP), itu tak boleh masuk Indonesia," kata Said saat berbincang dengan Sindonews di Gedung MNC, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 23 Februari 2016. (Baca: Mahfud MD Sebut Ada Empat Pembela LGBT)
Sebab, kata Said, jika memang UNDP ingin mengalirkan dana ke Indonesia, masih bisa menargetkan aspek penting seperti pendidikan, dan kesehatan. Dia mempertanyakan diskriminasi seperti apa yang selama ini disuarakan kaum LGBT. Hingga mereka menuntut HAM.
"Dana itu jangan dilakukan untuk mudarat. Hal untuk yang positif. Dana yang digunakan untuk kemudaratan harus kita tolak," ucap Said. (Baca: Polemik LGBT di Indonesia Sejak 1973)
Karenanya, Said menyatakan kampanye dan ide yang disebarkan kelompok LGBT harus segera diredam. "Harus segera ditangani sebelum merebak ke mana-mana. Sifatnya bimbingan dan ajakan," kata Said. (Baca: Komnas HAM Minta DPR Buat Regulasi untuk LGBT)
"Saya setuju Pak JK yang menolak (dana UNDP), itu tak boleh masuk Indonesia," kata Said saat berbincang dengan Sindonews di Gedung MNC, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 23 Februari 2016. (Baca: Mahfud MD Sebut Ada Empat Pembela LGBT)
Sebab, kata Said, jika memang UNDP ingin mengalirkan dana ke Indonesia, masih bisa menargetkan aspek penting seperti pendidikan, dan kesehatan. Dia mempertanyakan diskriminasi seperti apa yang selama ini disuarakan kaum LGBT. Hingga mereka menuntut HAM.
"Dana itu jangan dilakukan untuk mudarat. Hal untuk yang positif. Dana yang digunakan untuk kemudaratan harus kita tolak," ucap Said. (Baca: Polemik LGBT di Indonesia Sejak 1973)
Karenanya, Said menyatakan kampanye dan ide yang disebarkan kelompok LGBT harus segera diredam. "Harus segera ditangani sebelum merebak ke mana-mana. Sifatnya bimbingan dan ajakan," kata Said. (Baca: Komnas HAM Minta DPR Buat Regulasi untuk LGBT)
(mhd)
