Fadli Zon Bantah Gerindra Pencitraan Tolak Revisi UU KPK
Fadli Zon Bantah Gerindra Pencitraan Tolak Revisi UU KPK
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid dibantah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
Beberapa hari lalu, Jazilul menyatakan bahwa partai politik yang menolak revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya melakukan pencitraan.
"Tidak ada pencitraan, pencitraan itu kalau tidak konsisten, ini kan sikap fraksi," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/2/2016).
Kendati demikian, Fadli yang juga sebagai Wakil Ketua DPR ini tidak mempersoalkan pernyataan dari Jazilul Fawaid itu. Menurut dia, apa yang disampaikan Jazilul adalah hal yang sah-sah saja.
"Saya kira biasa saja," tuturnya.
Secara pribadi, Fadli berpendapat beberapa poin dalam revisi itu berpotensi melemahkan KPK. "Termasuk pengawasan, sangat masuk akal jika ada penolakan," pungkasnya.
Diketahui, beberapa fraksi di DPR yang dikabarkan menolak revisi UU KPK itu adalah Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pilihan:
Kejati Bengkulu Tegaskan Kasus Novel Baswedan Belum Kedaluwarsa
Beberapa hari lalu, Jazilul menyatakan bahwa partai politik yang menolak revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya melakukan pencitraan.
"Tidak ada pencitraan, pencitraan itu kalau tidak konsisten, ini kan sikap fraksi," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/2/2016).
Kendati demikian, Fadli yang juga sebagai Wakil Ketua DPR ini tidak mempersoalkan pernyataan dari Jazilul Fawaid itu. Menurut dia, apa yang disampaikan Jazilul adalah hal yang sah-sah saja.
"Saya kira biasa saja," tuturnya.
Secara pribadi, Fadli berpendapat beberapa poin dalam revisi itu berpotensi melemahkan KPK. "Termasuk pengawasan, sangat masuk akal jika ada penolakan," pungkasnya.
Diketahui, beberapa fraksi di DPR yang dikabarkan menolak revisi UU KPK itu adalah Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pilihan:
Kejati Bengkulu Tegaskan Kasus Novel Baswedan Belum Kedaluwarsa
(maf)
Explore More