KPU Harus Bebas Kepentingan Politik
Rabu, 17 Februari 2016 - 22:31 WIB
KPU Harus Bebas Kepentingan Politik
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat maupun daerah harus menjaga etika independensi dan bebas dari kepentingan politik. Tak hanya para pejabat KPU, keluarga pejabat juga harus bebas dari kepentingan politik
Hal ini agar penyelenggaran Pemilu baik itu Pilpres atau Pilkada terhindar dari industri politik yang dipenuhi oleh para pemain-pemain di internal KPU yang membuat para mafia politik menguasai kondisi perpolitikan di Indonesia.
"Etika pertama yang harus dijaga dari orang per orang pimpinan penyelenggara Pemilu baik itu Pilpres ataupun Pilkada adalah bersih dari niat masuk ke dalam politik praktis dan mencari keuntungan atas politik praktis,” kata Pakar kebijakan publik, Gautama Adi Kusuma, Rabu (17/2/2016).
Hal demikian dikatakannya menanggapi maraknya penyelenggara dan keluarga dari penyelenggara pemilu di Indonesia yang kerap masuk ke dalam ranah politik praktis di saat pemilu berlangsung.
Lulusan Virginia Tech University ini berpendapat, persoalan fatsoen atau etika politik di Indonesia amat brutal. Dia mencontohkan seperti kejadian baru-baru ini di Kalimantan Tengah, ada gugatan PDIP yang menyatakan istri dari Ketua KPUD ikut dalam kampanye salah satu kandidat dan diindikasi sebagai tim sukses, menurut laporan PDIP.
"Bila itu terjadi, dan bukti dari PDIP benar, ini harus jadi catatan tersendiri. Seperti adanya Pilkada ulang dan harus benar-benar dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang dijamin kenetralannya," katanya.
Preseden itu bisa menjadi sumber niatan buruk para pelaku politik untuk menjadikan KPU sebagai alat intervensi baik itu politik uang ataupun iming-iming ikut masuk dalam kekuasaan, jika tidak netral.
"Maka dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus tegas dalam mengambil keputusan dan juga berhati-hati, bila indikasi permainan penyelenggaraan Pemilu, maka KPU akan jadi sasaran utama permainan politik dan ini amat bahaya dalam perkembangan demokrasi di Indonesia," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan penguatan etika dan independensi itu akan mendorong penyelenggaran Pemilu di Pilpres atau Pilkada menghindari sebuah industri politik yang dipenuhi oleh para pemain-pemain di internal KPU dan membuat para mafia politik menguasai kondisi perpolitikan di Indonesia.
Di Amerika Serikat Negara yang sudah matang tingkat demokasinya, hal yang paling sakral dipegang adalah soal etika. Komisi Pemilu Umum Amerika Serikat, Federal Election Commision (FEC), amat tegas memegang etika.
"Seperti tidak boleh pimpinan penyelenggara Pemilu bertemu dengan pihak-pihak yang sedang bertarung dan mengambil keuntungan darinya, atau isteri atau suami dari penyelenggara Pemilu hadir dalam kegiatan kampanye dan menyatakan dukungan politik kepada kandidat tertentu," tegasnya.
Hal ini agar penyelenggaran Pemilu baik itu Pilpres atau Pilkada terhindar dari industri politik yang dipenuhi oleh para pemain-pemain di internal KPU yang membuat para mafia politik menguasai kondisi perpolitikan di Indonesia.
"Etika pertama yang harus dijaga dari orang per orang pimpinan penyelenggara Pemilu baik itu Pilpres ataupun Pilkada adalah bersih dari niat masuk ke dalam politik praktis dan mencari keuntungan atas politik praktis,” kata Pakar kebijakan publik, Gautama Adi Kusuma, Rabu (17/2/2016).
Hal demikian dikatakannya menanggapi maraknya penyelenggara dan keluarga dari penyelenggara pemilu di Indonesia yang kerap masuk ke dalam ranah politik praktis di saat pemilu berlangsung.
Lulusan Virginia Tech University ini berpendapat, persoalan fatsoen atau etika politik di Indonesia amat brutal. Dia mencontohkan seperti kejadian baru-baru ini di Kalimantan Tengah, ada gugatan PDIP yang menyatakan istri dari Ketua KPUD ikut dalam kampanye salah satu kandidat dan diindikasi sebagai tim sukses, menurut laporan PDIP.
"Bila itu terjadi, dan bukti dari PDIP benar, ini harus jadi catatan tersendiri. Seperti adanya Pilkada ulang dan harus benar-benar dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang dijamin kenetralannya," katanya.
Preseden itu bisa menjadi sumber niatan buruk para pelaku politik untuk menjadikan KPU sebagai alat intervensi baik itu politik uang ataupun iming-iming ikut masuk dalam kekuasaan, jika tidak netral.
"Maka dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus tegas dalam mengambil keputusan dan juga berhati-hati, bila indikasi permainan penyelenggaraan Pemilu, maka KPU akan jadi sasaran utama permainan politik dan ini amat bahaya dalam perkembangan demokrasi di Indonesia," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan penguatan etika dan independensi itu akan mendorong penyelenggaran Pemilu di Pilpres atau Pilkada menghindari sebuah industri politik yang dipenuhi oleh para pemain-pemain di internal KPU dan membuat para mafia politik menguasai kondisi perpolitikan di Indonesia.
Di Amerika Serikat Negara yang sudah matang tingkat demokasinya, hal yang paling sakral dipegang adalah soal etika. Komisi Pemilu Umum Amerika Serikat, Federal Election Commision (FEC), amat tegas memegang etika.
"Seperti tidak boleh pimpinan penyelenggara Pemilu bertemu dengan pihak-pihak yang sedang bertarung dan mengambil keuntungan darinya, atau isteri atau suami dari penyelenggara Pemilu hadir dalam kegiatan kampanye dan menyatakan dukungan politik kepada kandidat tertentu," tegasnya.
(hyk)
