MUI Tuding Pemerintah Lembek Hadapi Radikalisme
MUI Tuding Pemerintah Lembek Hadapi Radikalisme
A
A
A
TULUNGAGUNG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung menuding pemerintah terlalu lembek menyikapi indikasi munculnya gerakan radikal berkedok agama. MUI tidak melihat adanya sikap tegas menyusul maraknya spanduk bertuliskan “Kita ubah bentuk negara dengan khilafah”.
“Ada kesan pemerintah sengaja membiarkan," ujar Ketua MUI Tulungagung KH Hadi Mahfudz kepada wartawan di Tulungagung, Selasa (16/2/2016).
Dalam forum seminar sekaligus deklarasi antiradikalisme aliran keagamaan di Pendopo Kabupaten Tulungagung, MUI terang-terangan mempertanyakan ketegasan sikap pemerintah.
Spanduk bertema pengubahan negara menjadi khilafah adalah ancaman terhadap konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Agitasi dan propaganda yang berulangkali muncul di publik itu tidak bisa dibiarkan. Bagi Gus Hadi begitu biasa disapa, aparat penegak hukum sepatutnya menunjukkan sikap tegas.
Menurut dia, kampanye berwujud spanduk itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran. Lebih jauh bisa diterjemahkan sebagai upaya merongrong negara. Sebab dari propaganda itu akan memunculkan aksi teror yang belum lama terjadi di kawasan Jalan Thamrin Jakarta Pusat.
“Sebab hal itu bisa memicu munculnya gerakan radikalisme. Hanya saja terkait penindakan bukan domain MUI," tegas Gus Hadi.
Informasi yang dihimpun sejumlah organisasi keagamaan berhaluan radikal juga muncul di Tulungagung. Meski keberadaanya tidak diterima, para penganjur dan pengikutnya tetap bergerak leluasa.
Menanggapi hal itu Bupati Tulungagung Sahri Mulyo mengakui, adanya gerakan radikalisme di wilayahnya. Namun, gerakan yang mengancam keharmonisan berbangsa dan bernegara itu tidak terlalu signifikan. “Informasi dari intelijen memang ada. Namun tidak signifikan,“ ujarnya.
Sahri berdalih radikalisme masuk wilayah aparat penegak hukum. Namun, langkah pencegahan yang diambil aparat tidak lepas dari rekomendasi MUI.
“Kami juga mengimbau MUI untuk mengirim surat rekomendasi. Prinsipnya kita menyerahkan sepenuhnya ke MUI,“ pungkasnya.
PILIHAN:
HNW: Hubungan Taufik Ridho dan Sohibul Iman Baik-baik Saja
Eks Wali Kota Makassar Dituntut 8 Tahun Penjara
“Ada kesan pemerintah sengaja membiarkan," ujar Ketua MUI Tulungagung KH Hadi Mahfudz kepada wartawan di Tulungagung, Selasa (16/2/2016).
Dalam forum seminar sekaligus deklarasi antiradikalisme aliran keagamaan di Pendopo Kabupaten Tulungagung, MUI terang-terangan mempertanyakan ketegasan sikap pemerintah.
Spanduk bertema pengubahan negara menjadi khilafah adalah ancaman terhadap konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Agitasi dan propaganda yang berulangkali muncul di publik itu tidak bisa dibiarkan. Bagi Gus Hadi begitu biasa disapa, aparat penegak hukum sepatutnya menunjukkan sikap tegas.
Menurut dia, kampanye berwujud spanduk itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran. Lebih jauh bisa diterjemahkan sebagai upaya merongrong negara. Sebab dari propaganda itu akan memunculkan aksi teror yang belum lama terjadi di kawasan Jalan Thamrin Jakarta Pusat.
“Sebab hal itu bisa memicu munculnya gerakan radikalisme. Hanya saja terkait penindakan bukan domain MUI," tegas Gus Hadi.
Informasi yang dihimpun sejumlah organisasi keagamaan berhaluan radikal juga muncul di Tulungagung. Meski keberadaanya tidak diterima, para penganjur dan pengikutnya tetap bergerak leluasa.
Menanggapi hal itu Bupati Tulungagung Sahri Mulyo mengakui, adanya gerakan radikalisme di wilayahnya. Namun, gerakan yang mengancam keharmonisan berbangsa dan bernegara itu tidak terlalu signifikan. “Informasi dari intelijen memang ada. Namun tidak signifikan,“ ujarnya.
Sahri berdalih radikalisme masuk wilayah aparat penegak hukum. Namun, langkah pencegahan yang diambil aparat tidak lepas dari rekomendasi MUI.
“Kami juga mengimbau MUI untuk mengirim surat rekomendasi. Prinsipnya kita menyerahkan sepenuhnya ke MUI,“ pungkasnya.
PILIHAN:
HNW: Hubungan Taufik Ridho dan Sohibul Iman Baik-baik Saja
Eks Wali Kota Makassar Dituntut 8 Tahun Penjara
(kri)
Explore More