LGBT, Jokowi Dinilai Kurang Tegas Jaga Ideologi Bangsa
Selasa, 16 Februari 2016 - 12:18 WIB
LGBT, Jokowi Dinilai Kurang Tegas Jaga Ideologi Bangsa
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mempertahankan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Upaya ini penting dilakukan mengingat Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai kehidupan berbangsa serta mampu menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kepeminpinan Jokowi sekarang dinilai kurang mampu mereduksi pemahaman terhadap wawasan kebangsaan yang menjadi doktrin dasar nasional dan ketahanan nasional serta menjadikan Pacasila sebagai ideologi dasar bernegara dan berbangsa.
Indikasinya, kata dia, pemerintah belum mampu menangkal doktrinasi dunia luar terhadap lima dasar Pancasila dan hal itu seakan luput dari perhatian pemerintah saat ini.
"Bagaimana tidak, dalam sila pertama saja yaitu Ketuhanan Yaang Maha Esa. Agama Islam dibuatnya tak berdaya dengan masuknya berbagai aliran dan paham kepercayaan. Seakan dibiarkan begitu saja, padahal kondisi awal dan tujuan bangsa Indonesia dengan Pancasila bukan seperti itu," ujar alumni Lemhannas PPSA Ke-18, Budiyanto, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Dia menambahkan, banyaknya pelanggaran hukum, seperti maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan pelanggaran terhadap Pancasila yang termaktub dalam sila kedua.
Dia menyayangkan, begitu rapuhnya rasa keadilan dan solidaritas sosial, patriotisme serta tipisnya toleransi, kebebasan yang kebablasan, anarki dalam politik dan ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila.
"Atas dasar tersebut, harusnya pemerintah Indonesia lebih mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan lebih ditekankan lagi," jelasnya.
Mantan, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyinggung soal propaganda global tentang HAM yang seakan-akan dijadikan lebih mulia posisinya di atas agama. Bahkan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) telah berlindung di belakang isu HAM.
Menurutnya, Pemerintahan Jokowi dalam menghadapi persoalan tersebut, kurang tegas. "Fenomena LGBT menjadi isu yang sangat memprihatinkan dan meresahkan masyarakat Indonesia," terangnya.
Baca: LGBT Secara Normatif Dilarang di Indonesia.
Kepeminpinan Jokowi sekarang dinilai kurang mampu mereduksi pemahaman terhadap wawasan kebangsaan yang menjadi doktrin dasar nasional dan ketahanan nasional serta menjadikan Pacasila sebagai ideologi dasar bernegara dan berbangsa.
Indikasinya, kata dia, pemerintah belum mampu menangkal doktrinasi dunia luar terhadap lima dasar Pancasila dan hal itu seakan luput dari perhatian pemerintah saat ini.
"Bagaimana tidak, dalam sila pertama saja yaitu Ketuhanan Yaang Maha Esa. Agama Islam dibuatnya tak berdaya dengan masuknya berbagai aliran dan paham kepercayaan. Seakan dibiarkan begitu saja, padahal kondisi awal dan tujuan bangsa Indonesia dengan Pancasila bukan seperti itu," ujar alumni Lemhannas PPSA Ke-18, Budiyanto, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Dia menambahkan, banyaknya pelanggaran hukum, seperti maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan pelanggaran terhadap Pancasila yang termaktub dalam sila kedua.
Dia menyayangkan, begitu rapuhnya rasa keadilan dan solidaritas sosial, patriotisme serta tipisnya toleransi, kebebasan yang kebablasan, anarki dalam politik dan ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila.
"Atas dasar tersebut, harusnya pemerintah Indonesia lebih mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan lebih ditekankan lagi," jelasnya.
Mantan, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyinggung soal propaganda global tentang HAM yang seakan-akan dijadikan lebih mulia posisinya di atas agama. Bahkan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) telah berlindung di belakang isu HAM.
Menurutnya, Pemerintahan Jokowi dalam menghadapi persoalan tersebut, kurang tegas. "Fenomena LGBT menjadi isu yang sangat memprihatinkan dan meresahkan masyarakat Indonesia," terangnya.
Baca: LGBT Secara Normatif Dilarang di Indonesia.
(kur)
