Amnesti Din Minimi Dibahas DPR-Pemerintah
Senin, 15 Februari 2016 - 11:44 WIB
Amnesti Din Minimi Dibahas DPR-Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemberian amnesti kepada kelompok bersenjata di Aceh, Din Minimi dibahas DPR bersama pemerintah. Adapun DPR yang terlibat dalam rapat ini adalah Komisi I dan Komisi III.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, ada tiga hal yang dibahas dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPR bersama pemerintah tersebut.
"Pemberian amnesti tahanan politik di Papua, pemberian amnesti kelompok Din Minimi," kata Fadli Zon saat membuka rapat, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).
Kedua, lanjut dia, mengenai penanggulangan teroris, terutama pasca serangan teror di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Ketiga, mengenai kebijakan pemberian bebas visa.
Adapun jajaran Kabinet Kerja yang hadir, adalah Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung M Prasetyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.
Kemudian, Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Saud Usman, Menpan RB Yuddy Chrisnandi dan Kepala PPATK M Yusuf.
PILIHAN:
Ini 101 Daerah yang Menyelenggarakan Pilkada 2017
KPU Tetapkan Pilkada Gelombang Dua Digelar 15 Februari 2017
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, ada tiga hal yang dibahas dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPR bersama pemerintah tersebut.
"Pemberian amnesti tahanan politik di Papua, pemberian amnesti kelompok Din Minimi," kata Fadli Zon saat membuka rapat, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).
Kedua, lanjut dia, mengenai penanggulangan teroris, terutama pasca serangan teror di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Ketiga, mengenai kebijakan pemberian bebas visa.
Adapun jajaran Kabinet Kerja yang hadir, adalah Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung M Prasetyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.
Kemudian, Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Saud Usman, Menpan RB Yuddy Chrisnandi dan Kepala PPATK M Yusuf.
PILIHAN:
Ini 101 Daerah yang Menyelenggarakan Pilkada 2017
KPU Tetapkan Pilkada Gelombang Dua Digelar 15 Februari 2017
(kri)
